Beranda Berita Properti PKPU Apartemen Green Pramuka City Berujung Damai

PKPU Apartemen Green Pramuka City Berujung Damai

98 persen suara menyetujui Proposal Perdamaian tersebut. PT DPS menyanggupi agar pemecahan sertifikat selambat-lambatnya akan dimulai pada tahun ke 7 secara bertahap.

739
0
green pramuka city
Kawasan hunian Green Pramuka City di Jakarta Pusat. (dok. GPC)

Propertyandthecity.com, Jakarta – PT Duta Paramindo Sejahtera (DPS) – pengembang Apartemen Green Pramuka City – menyepakati damai dengan para krediturnya yang mengajukan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keputusan tersebut telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2020).

Pengesahan tersebut adalah peresmian perdamaian antara kreditur dengan PT DPS dimana PT DPS sebagai debitur akan menjalani perjanjian perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditur.

Baca: Gugatan Pailit Sentul City Menuju Proses Damai

Adapun pada tanggal 12 Agustus 2020 lalu telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Voting yang hasilnya adalah 98 persen kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh PT DPS.

Putusan PKPU tersebut bukan menyangkut utang uang material, melainkan mengenai belum terlaksananya penyerahan Sertifikat Sarusun.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, penerbitan Sertifikat Sarusun harus melalui proses Pertelaan terkait dengan pihak ketiga antara lain Pemprov DKI Jakarta dan BPN.

“Kami bersyukur karena persidangan ini telah berjalan lancar dan semua proses berakhir damai dengan diterimanya proposal perdamaian yang telah kami tawarkan,” ujar Lusida Sinaga, Head of Communications Green Pramuka City melalui keterangan tertulis yang diterima.

Adapun PT DPS sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2020 telah menyerahkan proposal perdamaian kepada sejumlah kreditur maupun kuasa kreditur dalam rangka mencapai perdamaian, yaitu berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dalam mengurus sertifikat, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat pemecahan sertifikat.

Sebelum rapat pembahasan ini dilakukan, Pengurus PKPU sudah melakukan roadshow pertemuan dengan Debitur, Bank rekanan pengembang, Para Kuasa Hukum Kreditur dan Kreditur mandiri masing-masing secara terpisah.

Baca: Tunda Bayar di Mata Hukum: The Only Way atau No Way?

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH, MH., Kuasa Hukum PT. DPS mengapresiasi dan menyambut baik putusan yang diambil majelis hakim yang mengesahkan homologasi antara PT DPS dengan para kreditur sesuai skema proposal perdamaian.

“Dengan pengesahan homologasi berarti debitur harus menjalankan apa yang disampaikan pengurus di hadapan kreditur di persidangan. Saya berterimakasih pada Hakim Pengawas, yang pada saat persidangan telah dengan tegas memutuskan bahwa sidang hanya berfokus kepada tuntutan awal, yaitu mengenai penyelesaian masalah sertifikat dan bukan hal-hal lainnya,” terangnya.

Adapun setelah melalui proses diskusi, kata dia, PT DPS menyanggupi agar pemecahan sertifikat selambat-lambatnya akan dimulai pada tahun ke 7 secara bertahap.

Sementara Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Tim Pengurus PKPU menjelaskan bahwa homologasi punya nilai strategis serta jaminan tidak ada masalah hukum bagi PT DPS.

“Putusan Homologasi ini justru memberikan kepastian hukum bagi calon pembeli, yaitu kepastian mendapatkan sertifikat dan berinvestasi,” katanya.

Lebih lanjut menurut Lusida, sesuai dengan hasil voting yang telah dilakukan pada rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Voting tanggal 12 Agustus lalu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari para kreditur untuk terciptanya suasana yang kondusif.

“Sehingga kami sebagai pengembang dapat memenuhi tanggung jawab kami yang sedang mengurus proses pemecahan sertifikat, agar tidak mengganggu nilai investasi kreditur. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para kreditur yang mendukung perdamaian ini,” ujarnya.

Baca: Sukses Soft Launching, Prolab Siap Beri Edukasi Properti

Green Pramuka City berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemilik unit apartemen, tidak hanya untuk tinggal namun juga untuk berinvestasi dengan cara menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan tanpa ada yang dirugikan, terutama para pemilik unit.

“Selama proses PKPU ini berlangsung, kegiatan operasional dan pelayanan perusahaan tetap berjalan normal seperti biasa,” tegasnya.

Untuk diketahui, Green Pramuka City merupakan proyek hunian vertikal yang berlokasi di Jakarta Pusat. Proyek ini dikembangkan di lahan seluas 12,9 hektar dengan konsep One Stop Living serta Green Living dengan 70 persen ruang terbuka serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini