Propertyandthecity.com, Jakarta – Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan harapannya agar Menteri Perumahan Rakyat yang nanti terpilih di pemerintahan baru (Prabowo-Gibran) nanti merupakan sosok yang terbuka dan aktif turun ke lapangan.
Menurutnya, figur tersebut harus dekat dengan para pelaku dan ekosistem properti di Indonesia. Semisal dekat dengan asosiasi perumahan dan juga para pengembang, tentu saja suka terjun ke masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin yang menjadi objek Kementerian.
“Harus sering ke lapangan, sering bertemu dengan para pelaku properti, dan harus terbuka,” ujar Hashim, dikutip dari Antara, Jumat, (11/10/2024).
Hashim mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Namun, ia dan tim transisi berkomitmen untuk tidak mengumumkannya sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober mendatang.
“Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Bahkan, nama itu bisa saja dirombak lima menit sebelum kabinet diumumkan,” kata Hashim.
Senada dengan Hashim, Bambang Setiadi, Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), menyampaikan harapannya agar Menteri Perumahan Rakyat yang dipilih pada pemerintahan baru Prabowo-Gibran merupakan sosok yang paham betul tentang tanggung jawab negara dalam menyediakan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bambang merujuk pada Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perumahan adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakan yang memudahkan kepemilikan rumah.
Pasal itu berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Sosok calon menteri yang paham ini sangat penting, sebab “Backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 10 juta harus dijawab dengan kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah, khususnya bagi MBR,” ujar Bambang, saat dihubungi propertyandthecity.com melalui aplikasi pesan instannya, Jumat, (11/10/2024).
Kedua, menurut Bambang, calon menteri perumahan harus memiliki semangat nasionalis dan memperjuangkan keadilan, terutama dalam hal pemerataan kepemilikan rumah.
Meskipun Indonesia telah merdeka selama 79 tahun, ia melihat bahwa backlog perumahan masih tinggi. Maka penting merealisasikan program perumahan MBR. Selain itu, pembangunan perumahan untuk MBR ini dinilai memberikan banyak manfaat bagi pemerintah, termasuk penyerapan tenaga kerja dan kontribusi kepada pemerintah melalui pajak, khususnya PPN dari bahan bangunan.
“Perumahan MBR ini tidak diberikan secara cuma-cuma, masyarakat tetap diberikan kewajiban untuk mencicil. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak harus segera diterapkan agar kesenjangan sosial-ekonomi dapat ditekan. Apalagi, jumlah kemiskinan saat ini (data BPS) mencapai 25 juta jiwa,” tambah Bambang, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP Apersi.
Baca Juga: Kuota Tambahan FLPP Akan Cair Minggu Depan, Apersi Sambut Baik Keputusan Pemerintah
Pentingnya Praktisi yang Paham Lapangan
Terkait harapan terhadap sosok calon Menteri Perumahan ini, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda juga berharap bahwa Menteri Perumahan itu harus yang memahami permasalahan yang ada di lapangan. Menurutnya, sosok yang dipilih tidak hanya harus berbekal pengetahuan akademis, namun juga berpengalaman sebagai praktisi sehingga mampu menangani persoalan perumahan secara konkret.
“Sosok menteri perumahan yang ideal seharusnya adalah seseorang yang benar-benar memahami masalah di masyarakat terkait hunian, tidak hanya sebagai akademisi, tetapi juga praktisi yang bisa mengerti permasalahan di lapangan,” ujar Ali melalui pesan singkatnya, Jakarta, (11/10/2024).
Walau begitu, ia tidak menafikkan adanya realitas kepentingan politik yang akan mempengaruhi penunjukan Menteri Perumahan ini. Sektor perumahan, menurutnya, sangat sarat dengan berbagai kepentingan politik sehingga menteri yang terpilih harus mampu berinteraksi sebagai birokrat yang paham akan dinamika politik.
“Selain memahami permasalahan teknis, menteri perumahan juga harus mampu berperan sebagai birokrat yang memahami kepentingan politik di sektor ini. Ini adalah tugas yang kompleks dan memerlukan figur yang tepat,” tegasnya. (*)
