Jakarta, Propertyandthecity.com – Memiliki upah minimum sebesar Rp5,73 juta per bulan di Jakarta pada 2026 sekilas terlihat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja lajang. Namun, jika melihat komposisi pengeluaran sehari-hari, sebagian besar gaji ternyata sudah habis untuk membiayai kebutuhan dasar.
Hasil riset Indonesia Property Watch (IPW), konsultan properti nasional, menunjukkan, pekerja lajang dengan acuan upah minimum Jakarta hanya memiliki sisa sekitar 11,6 persen atau Rp665.666 setiap bulan setelah memenuhi kebutuhan dasar. Artinya, sebanyak 88,4 persen pendapatan terserap untuk biaya makan, hunian, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
Dalam perbandingan upah minimum dan biaya hidup dasar di delapan negara dan wilayah Asia pada 2026, posisi pekerja di Jakarta terbilang rentan. Beban pengeluaran bahkan lebih besar dibandingkan Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan.
Catatan:
1. Biaya lainnya meliputi tagihan listrik, air, gas, internet atau paket data, serta perlengkapan dasar harian.
2. Singapura menggunakan acuan Local Qualifying Salary (LQS) per Juli 2026. Perhitungan upah Jepang menggunakan 1.280 JPY per jam × 173,3 jam, sedangkan Hong Kong menggunakan 43,1 HKD per jam × 208 jam.
Jika melihat komposisi pengeluaran tersebut, biaya makan menjadi salah satu beban terbesar pekerja di Jakarta. Alokasinya mencapai 31,4 persen dari upah minimum, lebih tinggi dibandingkan Malaysia sebesar 26,5 persen, Singapura 25 persen, Jepang 20,3 persen, dan Korea Selatan 18,5 persen.
Besarnya alokasi tersebut memperlihatkan, pekerja harus menghabiskan hampir sepertiga pendapatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Karena itu, persoalan daya beli bukan hanya soal besaran kenaikan upah, tetapi juga harga kebutuhan pokok yang harus dibayar setiap bulan.
Pengeluaran untuk transportasi juga tak kalah membebani. Di Jakarta, alokasinya mencapai 9,5 persen dari upah minimum. Angka ini bahkan berpotensi naik hingga 15 persen bagi pekerja yang tinggal di wilayah penyangga dan harus bolak-balik ke Jakarta setiap hari.
Sebagai perbandingan, porsi biaya transportasi di Jepang hanya 4,5 persen dan Korea Selatan 3 persen. Efisiensi layanan transportasi umum di kedua negara tersebut turut membantu menekan ongkos perjalanan pekerja.
Pengeluaran di luar biaya makan dan transportasi pun tidak bisa dibilang kecil. Porsinya mencapai 21,2 persen dari upah minimum Jakarta, tertinggi dibandingkan negara dan wilayah lainnya. Pos ini mencakup tagihan listrik, air, gas, internet atau paket data, perlengkapan sehari-hari, hingga kebutuhan sosial dan gaya hidup.
Beban tersebut bisa semakin berat bagi pekerja yang masuk kelompok sandwich generation. Mereka tidak hanya harus memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga ikut menanggung biaya hidup orang tua atau anggota keluarga lainnya.
Kondisi ini memperlihatkan betapa sempitnya ruang bagi pekerja untuk menyisihkan pendapatan. Dengan sisa gaji hanya sekitar 11,6 persen, kesempatan untuk menabung dan mempersiapkan kebutuhan jangka panjang, termasuk membeli rumah, menjadi semakin terbatas.
Frustasi Gen Z dan Fenomena Kelas Menengah Tanggung
Tekanan biaya hidup tersebut turut berpengaruh terhadap kemampuan pekerja dalam menjangkau hunian. Terlebih bagi generasi Z yang baru memasuki dunia kerja dan masih harus menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan.
Dengan menghemat pengeluaran dan menggabungkan pendapatan melalui skema joint income, pekerja dari generasi Z sebenarnya masih bisa menjangkau cicilan hunian di kisaran harga Rp300 juta. Namun, pilihan rumah dengan harga tersebut umumnya hanya tersedia di wilayah penyangga Jakarta.
Masalahnya, pilihan tersebut tidak selalu menarik bagi pekerja muda. Jarak tempuh yang jauh menuju pusat pekerjaan di Jakarta menjadi salah satu pertimbangannya. Selain itu, spesifikasi hunian yang tersedia terkadang dinilai belum sesuai dengan gaya hidup dan ekspektasi generasi muda terhadap rumah idaman.
Sementara itu, pilihan hunian di Jakarta dengan harga Rp300 jutaan hampir tidak tersedia. Situasi ini memunculkan fenomena kelas “menengah tanggung”, yakni kelompok pekerja yang enggan beralih ke hunian subsidi atau sederhana, tetapi juga belum memiliki kemampuan finansial untuk menjangkau properti kelas menengah ke atas.
Kesenjangan antara kemampuan finansial dan pilihan hunian tersebut pada akhirnya bisa membuat generasi muda kehilangan minat untuk memiliki rumah. Sikap ini kerap disalahartikan sebagai ketidakinginan Gen Z untuk membeli properti, padahal persoalannya juga berkaitan dengan terbatasnya pilihan hunian yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch, mengatakan fenomena tersebut menjadi salah satu persoalan kaum urban yang perlu dicermati. Menurutnya, tekanan daya beli membuat pekerja muda semakin sulit menyisihkan pendapatan untuk mencicil rumah.
“Daya beli kaum pekerja urban di Jakarta cukup tertekan dengan sisa gaji yang cukup tipis untuk dapat mencicil rumah. Ini yang membuat frustasi kaum gen Z sehingga tidak berminat untuk membeli rumah. Insentif dan stimulus dari pemerintah menjadi salah satu upaya untuk dapat meningkatkan daya beli kaum pekerja,” ungkapnya kepada Property and The City, Rabu (11/11).
