Jakarta, Propertyanthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memasang target penyerapan anggaran sebesar 97 persen pada 2026. Namun, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perdesaan mampu melampaui target tersebut dengan membidik realisasi anggaran hingga 98 persen.
Maruarar optimistis target itu dapat tercapai berkat kerja keras jajaran Ditjen Perumahan Perdesaan serta berbagai terobosan yang telah dilakukan.
“Saya berharap Ditjen Perumahan Perdesaan bisa menjadi Direktorat Jenderal yang mampu mencapai penyerapan anggaran di atas target kementerian. Target kementerian 97 persen, sedangkan Ditjen Perumahan Perdesaan 98 persen. Saya optimistis karena timnya bekerja keras dan melakukan banyak terobosan,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11).
Optimisme tersebut turut didasari capaian penyerapan anggaran Ditjen Perumahan Perdesaan yang masuk dalam jajaran tertinggi di lingkungan Kementerian PKP. Maruarar pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh tim yang telah bekerja menjalankan program perumahan.
“Saya sangat senang karena dari semua yang saya evaluasi, penyerapan anggaran yang paling tinggi salah satunya di Ditjen Perumahan Perdesaan. Terima kasih atas kerja keras Pak Dirjen dan seluruh tim,” katanya.
Di sisi pelaksanaan program, Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Perumahan Perdesaan Teddy Paul H Siagian melaporkan penyerapan anggaran Bedah Rumah telah mencapai 93 persen. Hingga saat ini, tercatat 23.000 unit bantuan telah melalui proses transfer dan penerimanya sudah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
Ditjen Perumahan Perdesaan juga membidik capaian LPD sebesar 61 persen pada akhir November atau awal Desember 2026.
Adapun untuk pembangunan hunian di Sumatera, progresnya telah mencapai 10,7 persen. Sebanyak 7.952 unit hunian tengah dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, Aceh mendapat alokasi pembangunan sebanyak 6.220 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Sumatera Utara memperoleh 919 unit untuk wilayah Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, sedangkan Sumatera Barat sebanyak 813 unit yang tersebar di empat kabupaten/kota.





















