Jakarta, Propertyandthecity.com – Punya rumah atau tanah yang sertipikatnya masih atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Sebaiknya segera urus balik nama warisnya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyulitkan ahli waris saat ingin menjual tanah, menjadikannya jaminan ke bank, bahkan berpotensi memicu sengketa keluarga di kemudian hari.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan, sertipikat yang belum dialihkan kepada ahli waris dapat menimbulkan sejumlah kendala, terutama ketika tanah hendak dijual atau dijadikan jaminan pinjaman ke bank.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat dikutip dalam keterangan tertulis di laman resmi Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (8/11/2026).
Risiko tersebut bisa semakin rumit apabila ahli waris tingkat pertama, yakni anak-anak dari pemilik tanah, juga meninggal dunia sebelum proses peralihan hak diselesaikan. Dalam kondisi ini, hak atas tanah akan diteruskan kepada ahli waris pengganti.
Akibatnya, jumlah pihak yang terlibat dalam pengurusan maupun pengambilan keputusan bertambah. Prosesnya pun bisa menjadi lebih panjang karena memerlukan persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak.
Penundaan balik nama sertipikat waris juga dapat menghambat transaksi tanah, baik untuk keperluan jual beli maupun pembebanan Hak Tanggungan. Sebab, transaksi atas tanah yang sudah bersertipikat pada prinsipnya harus dilakukan oleh pemegang hak yang namanya tercatat dalam sertipikat.
Karena itu, apabila pemegang hak telah meninggal dunia, administrasi pewarisan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum tanah dapat dialihkan atau dibebani Hak Tanggungan.
Ana Anida mengimbau pemilik tanah atau rumah yang sertipikatnya masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar segera mengurus peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya.
