Jakarta, Propertyandthecity.com — Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas yang menyasar kalangan buruh dan pekerja pada 2026 saat berpidato di May Day, Monas. Program tersebut mencakup sektor perumahan, ketenagakerjaan, transportasi, hingga perlindungan sosial.
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat akses terhadap kebutuhan dasar seperti hunian dan layanan publik.
Target 1 Juta Rumah untuk Buruh
Salah satu fokus utama adalah penyediaan perumahan bagi buruh. Pemerintah menargetkan pembangunan minimal 1 juta rumah per tahun mulai 2026.
Hunian tersebut dirancang berada di dekat kawasan industri untuk memudahkan akses pekerja ke tempat kerja. Selain itu, kawasan perumahan akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti sekolah, sarana olahraga, tempat penitipan anak (daycare), rumah sakit, serta transportasi massal.
Pemerintah juga mendorong skema pembiayaan dengan tenor panjang, yakni 20 hingga 40 tahun, agar biaya tempat tinggal yang selama ini berupa sewa dapat dialihkan menjadi cicilan kepemilikan rumah.
Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah membentuk Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026.
Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen kenaikan upah minimum serta pemberian Bonus Hari Raya (THR) bagi pekerja di sektor informal seperti kurir dan pengemudi.
Pemerintah juga menyelesaikan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun, serta mendorong percepatan penyelesaian RUU Ketenagakerjaan.
Atur Transportasi Online dan Perluas Jaminan Sosial
Untuk sektor transportasi online (Ojol), pemerintah menetapkan kebijakan pembagian pendapatan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, dengan porsi minimal 92 persen untuk pengemudi dan maksimal di bawah 10 persen untuk aplikator.
Selain itu, pengemudi transportasi online akan mendapatkan perlindungan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta akses BPJS Kesehatan.
Pemerintah juga merencanakan skema transportasi umum berbiaya rendah atau gratis bagi buruh melalui kartu khusus.
Baca Juga: Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur, Kenapa?
Fokus pada Nelayan dan Sektor Riil
Di sektor perikanan, pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 guna meningkatkan perlindungan awak kapal perikanan.
Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan ribuan kampung nelayan modern yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti pabrik es dan bantuan kapal.
Subsidi dan Program Sosial Diperluas
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen per tahun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat sekaligus mendorong sektor pertanian dan peternakan.
Selain itu, pemerintah memberikan diskon hingga 50 persen untuk iuran JKK dan Jaminan Kematian bagi pekerja mandiri.
Fasilitas daycare di kawasan industri juga akan dikembangkan untuk mendukung pekerja, khususnya keluarga muda.
Penertiban Lahan Ilegal
Dalam pidatonya, Presiden juga menyinggung penertiban lahan ilegal di sektor pertambangan dan perkebunan. Pemerintah menargetkan penguasaan kembali hingga 8 juta hektare lahan pada akhir 2026 untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. (*)
