Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah menurunkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan menjadi Rp30 triliun pada 2027. Jumlah ini berkurang sekitar Rp11,7 triliun dibandingkan plafon tahun 2026 yang mencapai Rp41,7 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi tersebut menjadi bagian dari total anggaran program pembiayaan rakyat pada 2027 sebesar Rp394,2 triliun.
Meski demikian, pemerintah masih membuka peluang penambahan anggaran KUR perumahan pada paruh kedua tahun depan.
“(KUR) perumahan Rp30 triliun dan dapat ditingkatkan nanti di semester 2 (2027),” ujar Airlangga di kantornya, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan realisasi penyaluran KUR perumahan sepanjang 2026. Hingga 10 November, pembiayaan yang telah tersalurkan mencapai Rp29,6 triliun atau 70,98% dari plafon Rp41,7 triliun.
Penyaluran tersebut telah menjangkau 121.301 debitur di seluruh Indonesia. Pembiayaan terbagi untuk mendukung pelaku usaha di sektor perumahan serta masyarakat yang membutuhkan dana untuk memperoleh maupun memperbaiki rumah.
Dari sisi penyediaan rumah, KUR telah disalurkan sebesar Rp10,1 triliun. Dana tersebut terdiri dari pembiayaan untuk pengembang perumahan sebesar Rp5,8 triliun kepada 1.506 debitur, pedagang bahan bangunan Rp3,1 triliun kepada 2.229 debitur, serta penyedia jasa konstruksi Rp1,1 triliun kepada 451 debitur.
Adapun pembiayaan untuk masyarakat mencapai Rp19,4 triliun. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk renovasi rumah dengan nilai Rp14,2 triliun yang menjangkau 95.376 debitur.
Sementara itu, pembiayaan pembelian rumah mencapai Rp3,1 triliun untuk 11.707 debitur. Adapun pembangunan rumah yang mendukung kegiatan usaha menyerap Rp2,2 triliun dengan 10.032 debitur.
Maruarar menilai skema pembiayaan tersebut memberikan akses modal bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sektor perumahan. Ia juga menyoroti pentingnya suku bunga yang terjangkau agar pelaku usaha kecil tidak terbebani biaya pinjaman yang tinggi.
“Artinya kebijakan ini menurut kami sangat pro rakyat. Arahan Bapak Presiden, jangan UMKM itu dikasih bunganya tinggi, sementara pengusaha-pengusaha besar dikasih bunganya rendah,” ujar Maruarar.
 sektor perumahan menjadi Rp30 triliun pada 2027. Berkurang Rp11,7 triliun){kind=link}