Propertyandthecity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyampaikan keinginannya untuk menyediakan rumah gratis bagi masyarakat melalui program 3 juta pembangunan rumah rakyat dalam tiap tahunnya.
Dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (28/10/2024), Ara mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan gagasannya.
“Kalau dulu Pak Jokowi membagikan sertifikat tanah, saya berharap Pak Prabowo bisa membagikan rumah,” kata Ara yang dikutip melalui siaran langsung channel youtube kompas.com.
Dia mengusulkan agar tanah-tanah yang disita dari koruptor dimanfaatkan sebagai lahan untuk membangun rumah bagi rakyat. “Tanahnya diagunkan, sementara TNI/Polri, ASN, dan (profesi lainnya) yang punya slip gaji bisa membayar dengan cicilan ringan selama 20-30 tahun,” jelasnya.
Menurut Ara, mencontohkan, di Banten saja terdapat 1.000 hektare lahan sitaan yang bisa dimanfaatkan. Padahal banyak guru dan ASN yang belum memiliki rumah.
Ara menambahkan bahwa sejauh ini belum ada tanah sitaan negara yang digunakan sebagai agunan untuk pembangunan perumahan rakyat, meskipun hal tersebut sangat memungkinkan.
“Doakan dan bantu saya, berikan dukungan dengan pemikiran dan pengalaman,” pinta Ara kepada para peserta pertemuan.
Terbatasnya Anggaran Bukan Hambatan
Ara juga menyoroti keterbatasan anggaran di Kementerian PKP, yang saat ini hanya memiliki Rp5 triliun dan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Ini tantangan besar, tapi apakah kita mau kalah oleh masalah atau justru mengalahkan masalahnya?” tegasnya.
Dalam sesi dialog, Ara juga menyinggung skema pembiayaan perumahan bersubsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Baca Juga: Gebrakan Maruarar Sirait Tekankan Efisiensi dan Transparansi
Menurut Oni Febriarto Rahardjo, Wakil Direktur Utama BTN, saat ditanya oleh Menteri, berapa rumah yang diabangun dari anggaran FLPP. Oni menjawab, untuk BTN sempat mencapai 300 ribu unit, meski pada 2023 hanya 200 ribu unit. Oni menjelaskan bahwa fluktuasi ini terjadi karena anggaran yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
Padahal dari sisi program, Ara menilai bahwa FLPP merupakan program perumahan rakyat yang sangat diminati masyarakat. “Jika pemerintah serius berpihak pada kebutuhan rumah rakyat, maka anggaran FLPP perlu ditingkatkan agar lebih banyak rumah bisa dibangun,” katanya.
Ara juga mengusulkan kolaborasi antarbank BUMN, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, agar setiap bank dapat membangun satu rumah rakyat per tahun. “Kalau itu terjadi, pengembang dan asosiasi di daerah pasti senang,” ujarnya. Menanggapi ajakannya, hadirin pun menyatakan dukungan penuh.
“Apalagi jika komponen tanahnya bisa disediakan secara gratis, pasti harga rumah jadi lebih murah,” lanjut Ara.
“Kenapa hal ini belum dilakukan sejak dulu? Ini bukan soal kemampuan luar biasa, ini soal keberanian dan kemauan,” tegasnya. (*)
