Bogor, Propertyandthecity.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi kontraktor, pengembang perumahan, hingga pemilik toko bangunan yang memenuhi kriteria UMKM.
Saat menghadiri Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11), Maruarar mengatakan pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi bunga untuk meringankan beban pembiayaan pelaku usaha.
“Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen,” kata Maruarar.
Ia menjelaskan, melalui KUR Perumahan, pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Adapun suku bunga pinjaman yang dikenakan sebesar 6 persen per tahun.
Menurut Maruarar, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses permodalan sekaligus menggerakkan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.
Tak hanya menyasar pelaku usaha, pemerintah juga menjalankan sejumlah program untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak. Program tersebut di antaranya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian sertifikat tanah gratis, hingga penyediaan rumah subsidi.
Maruarar menilai berbagai program tersebut perlu berjalan beriringan. Sebab, upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat juga perlu diikuti dengan perbaikan kondisi ekonomi keluarga.
“Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki,” ujarnya, seperti dikutip dari media Antara.
Sementara itu, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah, pemerintah juga menyediakan sejumlah kemudahan melalui program rumah subsidi. Fasilitas yang diberikan antara lain suku bunga kredit sebesar 5 persen per tahun dan uang muka (DP) sebesar 1 persen.
Selain itu, masyarakat juga mendapat pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.
Maruarar berharap berbagai program tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Di sisi lain, dukungan pembiayaan bagi UMKM juga diharapkan mampu menggerakkan usaha yang terlibat dalam pembangunan perumahan.





















