Jakarta, Propertyandthecity.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah agar seluruh target pembangunan dapat tercapai hingga akhir 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat, balai pelaksana, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Didyk meminta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan BSPS di setiap daerah. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian laporan penggunaan dana yang harus berjalan seiring dengan progres pembangunan fisik di lapangan.
“Kami akan mengevaluasi semua progres yang ada di kabupaten. Untuk para kepala balai, mohon agar perkembangan pelaksanaan program dapat dilaporkan,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (16/11/2026),.
Percepatan program menjadi perhatian pemerintah seiring meningkatnya alokasi BSPS di sejumlah daerah pada 2026. Kementerian PKP mendorong agar pencairan anggaran, realisasi pembangunan, dan penyampaian laporan penggunaan dana dapat berjalan beriringan.
Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah wilayah mencatat peningkatan alokasi bantuan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah dengan peningkatan alokasi terbesar. Pada 2026, Aceh memperoleh bantuan sebanyak 14.555 unit, naik sekitar 459 persen dibandingkan alokasi 2025 yang mencapai 2.602 unit.
Dari total alokasi tersebut, pencairan dana telah mencapai 14.429 unit. Sementara itu, realisasi pembangunan fisik tercatat sebanyak 2.494 unit, dengan 1.250 unit di antaranya telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
Peningkatan alokasi juga terjadi di Kabupaten Karawang. Pada 2026, daerah tersebut memperoleh 2.329 unit BSPS, meningkat sekitar 180 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 834 unit.
Hingga saat ini, pembangunan fisik telah terealisasi pada 1.414 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.276 unit telah menyampaikan LPD, sedangkan 526 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan. Seluruh dana untuk alokasi program di Karawang juga telah dicairkan.
Di Kota Semarang, alokasi BSPS meningkat dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.369 unit pada 2026. Dari total bantuan tersebut, seluruh dana telah dicairkan, dengan realisasi pembangunan fisik mencapai 1.067 unit. Sebanyak 891 unit di antaranya telah menyampaikan LPD.
Selain pelaksanaan program bedah rumah, Pemerintah Kota Semarang juga mengusulkan dukungan pembangunan rumah susun untuk mengatasi kebutuhan hunian. Pasalnya, masih terdapat sekitar 1.300 warga yang belum memiliki rumah.
Sementara itu, Kota Cirebon memperoleh alokasi BSPS sebanyak 673 unit pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 49 unit dan telah terealisasi seluruhnya.
Dari alokasi tahun ini, pembangunan fisik telah terealisasi pada 240 unit dan seluruhnya telah menyampaikan LPD.
Menanggapi perkembangan tersebut, Direktur Jenderal Permukiman Fitrah Nur menekankan pentingnya penyelesaian laporan penggunaan dana agar sejalan dengan kemajuan pembangunan fisik.
Ia juga meminta pemerintah daerah ikut menyosialisasikan kewajiban pelaporan kepada kepala desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemantauan pelaksanaan program hingga tingkat masyarakat.
Fitrah menegaskan, seluruh indikator pelaksanaan BSPS harus diselesaikan, mulai dari pencairan anggaran, realisasi pembangunan fisik, hingga pelaporan penggunaan dana.
Daerah yang belum menuntaskan pelaporan diminta segera menyelesaikan kewajibannya agar pelaksanaan Program Bedah Rumah dapat berjalan optimal dan seluruh target yang telah ditetapkan pemerintah pada 2026 tercapai.





















