Top 5 This Week

Related Posts

Gedung DPR hingga Mahkamah Konstitusi Dibangun di IKN, Begini Perkembangannya

Balikpapan, Propertyandthecity.com — Tak hanya mengandalkan kawasan eksekutif, Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai mengebut pembangunan pusat pemerintahan untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Sejumlah gedung DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi kini tengah dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dengan progres fisik rata-rata mencapai 25,4% di kawasan legislatif dan 32,83% di kawasan yudikatif.

Capaian tersebut disampaikan saat Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajarannya meninjau sejumlah proyek pembangunan di KIPP Nusantara pada Kamis (12/11/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan gedung pemerintahan, proyek investasi swasta, hingga infrastruktur dasar.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan gedung perkantoran di kawasan legislatif dan yudikatif sejauh ini masih berjalan sesuai target. Meski demikian, pelaksana proyek tetap diminta menjaga intensitas pekerjaan dan mempercepat konstruksi untuk mengejar sasaran akhir tahun.

“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi Alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Di kawasan legislatif, pembangunan Gedung DPD RI telah mencapai 22,75%, sedangkan Gedung MPR RI sebesar 24,33%. Sementara itu, pekerjaan fisik Gedung DPR I mencapai 21,91% dan Gedung DPR II sebesar 21,66%. Adapun Gedung Sidang Paripurna mencatat progres 20,25%.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono beserta jajaran meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan IKN, Kamis (12/11/2026). Dok. OIKN
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono beserta jajaran meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan IKN, Kamis (12/11/2026). Dok. OIKN

Berbeda dengan gedung perkantoran, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan legislatif sudah mencapai 41,49%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan progres masing-masing gedung pemerintahan di kawasan tersebut.

Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52%. Sementara itu, Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencatat progres 25,27%. Pembangunan jalan di kawasan ini bahkan telah mencapai 46,69%.

Dalam kunjungan tersebut, Basuki meninjau lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna dan Gedung Mahkamah Agung. Rombongan juga melihat sejumlah proyek investasi swasta serta pembangunan kolam retensi yang menjadi bagian dari infrastruktur dasar IKN.

Salah satu proyek investasi yang dikunjungi adalah kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal Tiongkok tersebut telah memulai pembangunan pada Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.

Aswin mengatakan, Basuki turut memberikan arahan mengenai pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, hingga rencana pengembangan investasi di IKN. Ia menekankan pentingnya keseriusan dalam pengerjaan konstruksi maupun penerapan desain bangunan.

“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya, konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” jelasnya.

Selain proyek pemerintahan dan investasi, rombongan Otorita IKN meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik. Progres pembangunan kolam tersebut telah mencapai sekitar 70%.

Meski demikian, realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat baru mencapai 33,91% per 10 November 2026. Otorita IKN menargetkan progres pekerjaan tersebut meningkat menjadi sekitar 56,62% pada akhir tahun.

Pembangunan kolam retensi merupakan bagian dari penerapan konsep sponge city di Nusantara. Konsep ini diterapkan untuk mengelola limpasan air sekaligus mendukung konservasi sumber daya air. Keberadaan kolam retensi juga melengkapi pengembangan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar yang dibutuhkan di kawasan IKN.

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri merupakan bagian dari tahap kedua pengembangan IKN periode 2025–2029. Program tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 79/2025, yang mengarahkan pembangunan fasilitas pemerintahan untuk melengkapi ekosistem lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Nusantara.

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles