Top 5 This Week

Related Posts

Pekerja Muda Cari Rumah Dekat Transportasi Publik, Namun Terganjal Pendapatan

Jakarta, Propertyandthecity.com —Lokasi dekat transportasi publik dan sesuai anggaran menjadi pertimbangan pekerja muda saat memilih hunian. Meski akses transit semakin penting, rumah tapak masih diminati pasangan muda di kawasan Jabodetabek, namun keinginan itu kadang terganjal dengan pendapatan yang masih tak mendukungnya.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Clement Francis mengatakan, calon pembeli muda mempertimbangkan lokasi sekaligus kemampuan finansial. “Yang pasti untuk pekerja, pasangan muda itu yang pasti lokasi dan sesuai dengan budget-nya mereka. Yang lokasi itu adalah yang mendekati dengan public transport,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Menurut Clement, kawasan yang dicari pasangan muda antara lain Bekasi, Banten, dan Bogor. Ia menyebut rumah tapak masih menjadi jenis hunian yang diminati pekerja muda. Hal ini menurut pandangan AREBI berdasarkan pengamatan pasar, bukan hasil survei kuantitatif terhadap seluruh pekerja muda.

Pendapatan yang Mengganjal Kebutuhan

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, kesulitan generasi muda membeli rumah berkaitan dengan jarak antara harga rumah dan kemampuan finansial. Ia merujuk rasio harga rumah terhadap pendapatan Indonesia sebesar 18,5 dalam UN-Habitat World Cities Report 2026.

Secara teknis, rasio itu membandingkan harga rumah median dengan pendapatan tahunan median. Data UN-Habitat mencatat rasio Indonesia sebesar 18,5 pada 2023. Angka tersebut kerap dijelaskan sebagai setara 18,5 kali pendapatan tahunan, tetapi bukan perkiraan waktu nyata yang pasti dibutuhkan setiap orang untuk membeli rumah. Perhitungan “18,5 tahun” juga mengandaikan seluruh pendapatan dapat ditabung, tanpa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, barulah bisa membeli rumah.

Faounder Indonesia Property Watch yang merupakan Konsultan Properti Nasional terkemuka itu mengatakan bahwa tekanan keterjangkauan tidak hanya bersumber dari pendapatan atau gaji, melainkan juga engeluaran untuk makanan, transportasi, dan gaya hidup di perkotaan. Itu juga memengaruhi kemampuan calon pembeli mengumpulkan uang muka dan membayar cicilan rumah.

Meski begitu, kalau dikelolah dengan baik pendapatan suami istri keluarga muda itu, masih mampu memiliki rumah yang sederhana.

“Melalui efisiensi pengeluaran dan skema penggabungan pendapatan (joint income), generasi muda masih mampu menjangkau cicilan hunian di kisaran harga Rp300 juta, meski lokasinya terbatas pada wilayah penyangga di luar Jakarta,” kata Ali kepada propertyandthecity.com melalui pesan instannya, Jakarta.

Namun, pilihan tersebut tidak selalu sesuai dengan harapan calon pembeli. Rumah dengan harga lebih rendah umumnya berada lebih jauh dari pusat kerja, sedangkan spesifikasi dan lingkungannya bisa dianggap belum memenuhi kebutuhan atau preferensi gaya hidup mereka.

Baca Juga: Menteri PKP Siapkan Enam Program Perumahan di Jateng dan Jatim, Ini Rinciannya

Di sisi lain, menurut Ali, rumah seharga sekitar Rp300 juta hampir tidak tersedia di wilayah Jakarta. Kesenjangan pilihan ini menciptakan apa yang ia sebut sebagai kelompok “menengah tanggung”: pekerja yang enggan memilih hunian subsidi atau sederhana, tetapi belum mampu membeli rumah kelas menengah ke atas.

Ali menilai frustrasi tersebut dapat tampak seperti sikap apatis terhadap kepemilikan rumah. Padahal, sebagian anak muda mungkin tetap ingin memiliki hunian, tetapi belum menemukan pilihan yang cocok dari sisi harga, lokasi, dan kualitas.

Kota Satelit Jadi Solusi, Sekaligus Kompromi

Pergeseran pembeli ke kota satelit bukan fenomena khusus Jabodetabek. Ali melihat pola serupa terjadi di kota-kota besar dunia ketika biaya tinggal di pusat kota mendorong masyarakat mencari hunian ke wilayah sekitar.

“Pergeseran ini terjadi di kota-kota besar di negara lain dan menjadi bentuk urban sprawl ke pinggiran kota yang terkoneksi dengan transportasi massal. Tingginya biaya di perkotaan membuat secara alamiah akan bergeser ke wilayah-wilayah sekitarnya,” ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan konektivitas sebagai syarat penting. Rumah di pinggiran dapat menawarkan harga yang lebih sesuai, tetapi jarak dan waktu perjalanan menuju tempat kerja berpotensi mengurangi manfaat penghematan apabila tidak didukung transportasi umum yang memadai.

Karena itu, minat pada hunian dekat transportasi publik tidak otomatis berarti pekerja muda memilih apartemen atau kawasan hunian vertikal. Keterangan Clement menunjukkan bahwa rumah tapak tetap menarik bagi mereka. Tantangan bagi pengembang dan pemerintah adalah menyediakan pilihan rumah yang sesuai anggaran sekaligus memiliki akses mobilitas yang realistis. (*)

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles