Propertyandthecity.com, Jakarta – Hingga saat ini, pembiayaan perumahan berbaris syariah masih rendah akan peminatnya. Padahal ini merupakan salah satu mode pilihan Masyarakat dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) BP Tapera periode 2022 hingga 6 September 2024 yang berbasis syariah sebanyak 122.469 unit rumah senilai Rp13,93 triliun. Jika dibandingkan dengan total penyaluran FLPP baik konvensional maupun syariah dari 2022 – 2024 sebanyak 570.807 unit rumah maka masyarakat yang memilih syariah hanya 21, 45 persen.
“Saat ini memang harus diakui kalau pembiayaan perumahan yang berbasis syariah masih rendah penyerapannya jika dibandingkan dengan berbasis konvensional. Hal ini lebih banyak disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syariah,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dikutip dari antara, 23/09/2024).
Untuk itu, Tapera terus mengembangkan dan menyiapkan berbagai pilihan dalam pembiayaan perumahan agar Masyarakat tertarik melakukan pembiayaan perumahan syariah.
Dua program pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Pembiayaan Tapera, Masyarakat dapat memilih prinsip Sedangkan dari penyaluran pembiayaan perumahan program Tapera yang berbasis syariah, pembiayaannya baik syariah maupun konvensional.
Sedangkan pembiayaan syariah pada 2021 – 31 Agustus 2024 sebanyak 2.774 unit rumah senilai Rp424, 14 miliar. Adapun pembiayaan perumahan Tapera yang berbasis syariah ini disalurkan oleh BTN Syariah sebanyak 2.490 unit rumah, BSI sebanyak 181 unit rumah, Kalsel syariah sebanyak 70 unit rumah. NTB Syariah sebanyak 29 unit rumah dan Jambi Syariah sebanyak 4 unit rumah. Komposisi syariah ini, hanya 16,16 persen dari total penyaluran pembiayaan perumahan program Tapera sebanyak 17.156 unit rumah senilai Rp2,67 triliun.
Sebab dan Solusinya
Di antara sekian banyak sebab rendahnya pembiayaan rumah berbasis syariah ini antara lain adalah rendahnya literasi Masyarakat terkait pembiayaan syariah. Ditambah lagi banyaknya kasus penipuan yang terjadi pada perumahan yang diklaim syariah. Ketiga, karena masih tingginya nilai pembiayaan yang ditawarkan.
Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Diponegoro, Muhammad Ubaidillah S.E., MIE., Ak. CA. menekankan pentingnya pengawasan yang menurutnya saat ini masih lemah terkait lembaga ekeonomi syariah, termasuk pembiayaannya.
Perlunya adanya penegakan aturan atau pengawasan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang sudah diberikan wewenang. Seperti OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM serta tentunya pihak penegak hukum seperti Kepolisian serta Pengadilan.
“Bahkan lebih jauh seharusnya OJK dapat mengendus lembaga-lembaga keuangan yang berpotensi bermasalah di kemudian hari,” katanya, seperti dilansir rmoljawatengah.id, (23/09/2024).
Maka dari itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan perumahan prinsip syariah, BP Tapera terus melakukan sosialisasi dan peran serta aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap syariah.
Misalnya, pada 2023, BP Tapera telah meluncurkan Buku Fikih Perumahan dan Implementasinya dalam Pembiayaan Perumahan.
Oktober mendatang, Komisioner BP Tapera akan hadir dalam International Conference on Shariah Oriented Public Policy in Islamic, untuk memaparkan konsep kebijakan publik yang berbasis syariah dari sisi pembiayaan perumahan di Banda Aceh.
Baca Juga: PERANG PEMASARAN SEBENARNYA : PERAN SALES FORCE
Dalam bulan yang sama, BP Tapera juga akan dapat ditemui di Indonesia Sharia Economic Festival yang merupakan acara tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar).
Selain itu, BP Tapera juga akan mengunjungi Universitas Jember dan melakukan sosialisasi di kampus tersebut terkait syariah.
Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kolaborasi dengan kampus dan industri diharapkan akan meningkatkan financial literacy dan financial inclusion syariah. Sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan minat pns dan kalangan kampus untuk memilih prinsip syariah.
“Kami berharap ke depan masyarakat Indonesia lebih banyak memahami pembiayaan perumahan yang berbasis syariah, sehingga pertumbuhannya juga akan lebih baik jka dibandingkan dengan tahun – tahun belakangan ini,” kata Heru Pudyo Nugroho. (*)
