Top 5 This Week

Related Posts

Realisasi FLPP Baru 207.023 Unit, Kementerian PKP Kejar Target Tahun Ini

Jakarta, Propertyandthecity.com — Waktu yang tersisa hingga akhir 2026 semakin terbatas, sementara penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih belum mencapai target. Hingga 17 November 2026, realisasi program tersebut baru mencapai 207.023 unit atau 59,15% dari target tahunan sebanyak 350.000 unit.

Artinya, masih ada sekitar 142.977 unit yang perlu disalurkan agar target tahun ini terpenuhi. Untuk mengejar kekurangan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai memperkuat evaluasi terhadap kinerja pembiayaan, termasuk melihat hambatan yang terjadi di tingkat perbankan maupun pengembang.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan penyaluran rumah subsidi berjalan optimal dan benar-benar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami ingin memastikan penyaluran rumah subsidi berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Maruarar saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kantor Mandiri PKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data BP Tapera, dana FLPP yang telah disalurkan mencapai Rp25,80 triliun. Sebagian besar pembiayaan tersebut digunakan untuk rumah tapak, yakni sebanyak 206.993 unit dengan nilai sekitar Rp25,79 triliun. Sementara itu, penyaluran untuk rumah susun baru mencapai 30 unit dengan nilai Rp7,65 miliar.

Meski belum mencapai target, penyaluran FLPP memperlihatkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Triwulan III (Q3-2026), realisasi mencapai 73.477 unit atau tumbuh 8,9%. Memasuki Triwulan IV (Q4-2026), penyaluran hingga 17 November tercatat 42.015 unit. Angka ini meningkat 25,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 33.387 unit.

Peningkatan tersebut menjadi modal untuk mengejar target tahunan. Namun, percepatan penyaluran tidak cukup hanya dengan mendorong permintaan. Proses pengajuan kredit di perbankan dan kesiapan rumah dari pengembang juga menentukan seberapa cepat pembiayaan dapat direalisasikan.

BP Tapera mencatat masih ada 35.863 unit rumah yang sedang diproses di perbankan. Sebanyak 15.360 unit di antaranya telah lolos subsidi checking, sedangkan 7.211 unit sedang menjalani proses trilogi. Selain itu, terdapat 5.992 unit dalam tahap analisis kredit, 4.516 unit dalam proses akad kredit, dan 2.784 unit menunggu penerbitan SP3K.

Di sisi pasokan, tersedia 29.092 unit rumah yang dapat mendukung penyaluran FLPP. Jumlah tersebut terdiri atas 24.289 unit rumah tapak siap huni (ready stock), 2.094 unit rumah susun siap huni, serta 2.709 unit rumah tapak yang masih dalam pembangunan.

Ketersediaan rumah dan kecepatan proses kredit menjadi dua hal yang perlu berjalan beriringan. Sebab, calon pembeli yang sudah memenuhi persyaratan pembiayaan tetap membutuhkan rumah yang siap dihuni agar proses transaksi dapat segera diselesaikan.

Maruarar menegaskan, evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun nonteknis selama pelaksanaan program. Pemerintah juga mendorong agar setiap hambatan segera ditangani melalui solusi yang konkret dan terukur.

“Kita harus memastikan seluruh target penyaluran rumah subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sampai akhir tahun ini. Tata kelola dan solusi kreatif percepatan pembiayaan perumahan harus terus diperkuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga manfaat pembiayaan perumahan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya.

Dalam evaluasi tersebut, Maruarar turut mendorong penerapan konsep governmentpreneur, yaitu pendekatan yang menggabungkan tata kelola pemerintahan dengan pola pikir kewirausahaan. Melalui pendekatan ini, pengelolaan program perumahan diharapkan lebih efisien, inovatif, dan tidak hanya bergantung pada prosedur birokrasi.

BTN Masih Menjadi Penyalur Terbesar

Percepatan FLPP juga tidak lepas dari peran perbankan sebagai lembaga penyalur pembiayaan. Hingga 17 November 2026, Bank BTN masih menempati posisi teratas dengan realisasi 89.481 unit atau 53,30% dari target 167.870 unit. Nilai pembiayaannya mencapai Rp11,18 triliun.

Di bawah BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) menyalurkan 49.193 unit atau 71,55% dari target 68.749 unit, dengan nilai Rp6,04 triliun. Selanjutnya, Bank BRI mencatatkan 29.592 unit atau 49,32% dari target 60.000 unit, senilai Rp3,71 triliun.

Bank BNI berada di posisi keempat dengan realisasi 14.866 unit atau 88,49% dari target 16.800 unit. Adapun Bank Mandiri menempati posisi kelima dengan penyaluran 7.067 unit atau 58,89% dari target 12.000 unit.

Selain perbankan, pengembang juga memegang peran penting dalam memastikan rumah subsidi tersedia ketika calon pembeli membutuhkan hunian. Kontribusi tiga asosiasi pengembang terbesar, yakni Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), tercatat mencapai 174.314 unit.

Jumlah tersebut setara dengan 84,20% dari total penyaluran FLPP nasional, dengan nilai pembiayaan Rp21,71 triliun.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP terbesar, yakni 46.044 unit atau 87,55% dari target 52.591 unit. Nilai pembiayaannya mencapai Rp5,79 triliun.

Jawa Tengah menyusul dengan realisasi 18.928 unit atau 37,86% dari target 50.000 unit, senilai Rp2,26 triliun. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatatkan 17.646 unit atau 88,23% dari target 20.000 unit, dengan nilai pembiayaan Rp2,20 triliun. Capaian ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam tiga besar penyaluran FLPP nasional.

Pengembang Dinilai Perlu Menyesuaikan Strategi

Dalam kesempatan tersebut, praktisi properti senior sekaligus Owner dan CEO ERA Fiesta Group, Abuy Tjia, turut berbagi strategi pemasaran properti di tengah daya beli masyarakat yang semakin selektif. Menurutnya, pengembang perlu menyesuaikan cara memasarkan produk dengan segmen dan karakteristik calon pembeli.

Untuk rumah dengan harga di bawah Rp500 juta, Abuy menilai Live TikTok bisa menjadi salah satu saluran pemasaran yang efektif, terutama untuk menjangkau pembeli rumah pertama (first-time homebuyers) dan generasi muda. Melalui siaran langsung, calon pembeli dapat melihat kondisi rumah sekaligus memperoleh informasi mengenai cicilan, spesifikasi bangunan, hingga lingkungan sekitar.

Sementara itu, untuk properti dengan harga di atas Rp1 miliar, penggunaan Meta Ads melalui Facebook dan Instagram dinilai lebih sesuai. Kanal tersebut dapat membantu pengembang menjangkau calon pembeli berdasarkan demografi, lokasi, dan minat investasi secara lebih spesifik.

Pada akhirnya, percepatan penyaluran FLPP membutuhkan kesiapan dari berbagai sisi. Perbankan perlu mempercepat proses administrasi hingga akad kredit, sedangkan pengembang harus memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai kebutuhan pasar.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, sinergi kedua pihak tersebut menjadi salah satu penentu agar pengajuan pembiayaan yang sedang diproses dapat segera berubah menjadi realisasi.

“Kami mengharapkan akselerasi dari asosiasi pengembang agar proses pembangunan menjadi unit ready stock dan juga dari sisi perbankan agar proses di sisi demand dapat segera menjadi realisasi,” ujar Heru..

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles