Penerapan aturan ganjil genap tidak akan berjalan efektif tanpa disertai dengan perbaikan transportasi massal. Masyarakat tidak dapat dipaksa untuk beralih ke moda transportasi umum bila dirasa masih belum efektif, nyaman, dan aman.
Jumlah kendaraan di Jakarta pada awal tahun 2017 mencapai 11 jutaan kendaraan yang sebagian besar didominasi oleh motor sebesar 68,9 persen, mobil 23,6 persen dan selebihnya bis, kendaraan barang, dan kendaraan khusus. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan pertumbuhan kendaraan baru di Jakarta mencapai 1.500 unit setiap hari. Angka ini berdasarkan data dinas pajak DKI Jakarta, yang didominasi oleh motor sebanyak 1.200 unit, dan kendaraan roda empat atau lebih sekitar 300 unit per unit.
Selain itu Direktur Eksekutif Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah, Syahrial Loetan memperkirakan ada 18 juta kendaraan bermotor di Jakarta yang lalu lalang. Jika seluruhnya berbarengan di jalan maka dapat dipastikan semuanya tidak akan dapat berjalan karena macet total.
Hal ini membuat jalanan di Jakarta dibayangi kemacetan setiap hari. Kebijakan ganjil genap saat ini menjadi salah satu alternatif yang dianggap dapat sedikit menyelesaikan kemacetan di Jakarta meskipun belum dapat dipastikan efektifitasnya.
Bahkan, kini aturan ganjil genap diperbarui dengan menambah rute-rute baru yang bakal terkena aturan ganjil genap dan akan diterapkan pada 9 September 2019 ini. Kontan, penambahan rute ganji genap ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Walaupun latar belakang penambahan ini karena polusi udara di Jakarta yang sudah dalam taraf berbahaya bagi kesehatan. Polusi udara di Jakarta dianggap sebagai imbas dari banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta.
Di satu sisi sebagian menilai kebijakan ini akan membuat masyarakat beralih ke transportasi umum. Namun tentunya menjadi pertanyaan seberapa siap sistem transportasi masal di Jakarta apabila ingin memaksa masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menilai penerapan aturan ganjil genap tidak akan berjalan efektif tanpa disertai dengan perbaikan transportasi masal. Masyarakat tidak dapat dipaksa untuk beralih ke moda transportasi umum bila dirasa masih belum efektif, nyaman, dan aman. “Harus ada perbaikan transportasi umum dulu baru aturan (ganjil genap – red) diterapkan. Jadi pola pikirnya jangan dibalik, “ jelas Ali.
Dengan jaringan transportasi massal yang sudah terintegrasi maka masyarakat akan dengan sendirinya beralih. Seperti diketahui saat ini belum semua transportasi umum dapat terintegrasi dengan baik. Dari satu moda ke moda lain membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Bahkan, lebih lama dibandingkan bila menggunakan kendaraan pribadi walaupun dalam keadaan macet. Karena umumnya bila terjadi kemacetan, maka pengguna transportasi massal seperti TransJakarta pun terjebak macet dan tidak dapat dengan segera menjadi jalan alternatif. Sebagian masyarakat akan tetap menggunakan kendaraan pribadi dan mencari jalur alternatif. Dengan demikian maka diperkirakan kemacetan di jalur alternatif akan semakin tinggi.
Perluasan rute ganjil genap yang akan menjangkau pusat-pusat perdagangan seperti kawasan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Sisingamangaraja dan Panglima Polim, yang notabene merupakan jalur sibuk perdagangan juga akan memberikan tekanan bagi para pedagang. Sangat mungkin omset perdagangan di kawasan tersebut akan mengalami penurunan, seiring dibatasinya kendaraan pribadi. Apakah ini tidak dipikirkan oleh Pemda DKI Jakarta?
Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies sebaiknya dapat memberikan solusi yang terbaik dengan melakukan perbaikan transportasi dengan cepat dan seksama dan bukan menimbulkan masalah baru bagi Kota Jakarta dan bagi masyarakatnya.
