Jakarta, Propertyandthecity.com – Sekitar 823 ribu rumah di Jakarta masih masuk dalam kategori tidak layak huni. Angka tersebut menunjukkan, persoalan hunian di ibu kota bukan hanya soal ketersediaan rumah baru, tetapi juga bagaimana memastikan rumah yang sudah ditempati masyarakat tetap aman dan memenuhi standar kelayakan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah meningkatkan Program Bedah Rumah di DKI Jakarta. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.300 unit bantuan pada 2026. Jumlah ini naik tajam dibandingkan 2025 yang hanya mencapai 158 unit.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak 10.000 unit diperuntukkan bagi wilayah perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir. Bantuan tersebar di enam wilayah, masing-masing 2.000 unit di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, serta 300 unit di Kepulauan Seribu.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah perlu hadir untuk memperbaiki kondisi hunian masyarakat, terutama di kawasan yang membutuhkan penanganan.
“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur dan negara harus hadir untuk daerah yang kumuh dan membutuhkan bedah rumah. Saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memutuskan 848 rumah diperbaiki di sini dan dalam waktu satu minggu sudah siap datanya yang tentunya sesuai aturan,” ujar Maruarar saat meninjau pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).
Jakarta Selatan mendapat alokasi 2.000 unit bantuan yang tersebar di 10 kecamatan dan 45 kelurahan. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Tebet mendapat 759 unit. Besarnya alokasi ini sejalan dengan kebutuhan perbaikan hunian di Jakarta Selatan yang masih tinggi. Backlog kelayakhunian di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 141 ribu rumah.
Salah satu calon penerima bantuan di Bukit Duri adalah Santi, yang tinggal bersama enam anggota keluarganya di rumah berukuran sekitar 16 meter persegi. Rumah tersebut masih memiliki lantai tanah, atap asbes yang rusak dan bocor, serta struktur bangunan dan sanitasi yang belum memadai.
Pekerjaan perbaikan dijadwalkan mulai 25 September dan ditargetkan selesai pada 1 Desember 2026.
Pemerintah juga mendorong agar program ini berjalan transparan. Salah satunya melalui Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk pengadaan bahan bangunan. Di Bukit Duri, mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi sekitar 2,25 persen atau Rp3,08 juta yang dapat dimanfaatkan kembali untuk penerima bantuan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perhatian pemerintah terhadap persoalan rumah tidak layak huni perlu didukung melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Presiden Prabowo sudah membuat program luar biasa yakni 400.000 bedah rumah seluruh Indonesia. Menteri PKP memberikan atensi khusus untuk Jakarta, khususnya di daerah yang benar-benar membutuhkan dan Pak Ara sudah memberikan kemudahan terkait persyaratannya,” ujar Tito.
