Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi tengah merancang program kolaboratif dan komprehensif untuk mengatasi kemiskinan sekaligus menata kawasan kumuh di Provinsi Lampung.
Program tersebut menggabungkan berbagai skema pendanaan dan sinergi lintas sektor, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, rumah subsidi, serta dukungan pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Kami menyiapkan program yang komprehensif. Pertama, BSPS. Kedua, Ibu Dirjen Perumahan Perkotaan menyiapkan KUR Perumahan. Dalam dua minggu ini akan dilakukan profiling, dan kami akan ke Lampung bersama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia untuk menjalin kerja sama. Kami akan memadukan CSR dan BSPS dalam penataan kawasan kumuh,” ujar Maruarar, Jumat (20/2/2026).
Maruarar menyarankan agar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Lampung dijadikan prioritas, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan seperti CSR dan BSPS serta dukungan program PNM Mekar untuk pembinaan ekonomi.
Selain itu, Maruarar juga menyebut bahwa program ini akan dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Menteri Ara juga menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Lampung sebelum Lebaran guna meluncurkan program kolaboratif ini secara resmi.
“Kita harus menyiapkan program ini sebagai kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ada CSR, BSPS, rumah subsidi, KUR Perumahan, dan pembiayaan PNM. Ibu Dirjen juga akan melibatkan banker perempuan untuk membina masyarakat,” tegasnya.
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan kesiapan pihaknya dalam memperkuat ekosistem perumahan melalui dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami dilibatkan dalam ekosistem perumahan ini karena Pak Menteri menyasar MBR. Perlu ada penopang tambahan agar rumah juga bisa menjadi tempat usaha, membangun kemandirian ekonomi. Di Provinsi Lampung sendiri, sudah ada 650.000 ibu-ibu nasabah PNM Mekar,” jelas Arief.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kementerian PKP yang dinilai menghadirkan program penataan kawasan kumuh secara menyeluruh.
“Program yang ditawarkan sangat komprehensif untuk penataan kawasan kumuh. Ide Pak Menteri soal rumah susun subsidi juga sangat relevan untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di Kota Bandar Lampung yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi,” ungkapnya.
