Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan. Insentif sebesar 100 persen tersebut berlaku bagi pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun atau apartemen hingga akhir Desember 2026.
Perpanjangan kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. Aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi keberlanjutan stimulus fiskal di sektor properti pada tahun depan.
Dalam pertimbangannya, pemerintah menilai insentif PPN DTP masih dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, sektor perumahan diharapkan tetap bergerak aktif dan memberikan dampak positif bagi industri perumahan.
“Bahwa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026,” tulis pertimbangan aturan tersebut, mengutip Detikcom, ditulis Selasa (06/01/2026).
Kebijakan PPN DTP sebelumnya telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir dan dinilai berkontribusi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membeli hunian. Dengan adanya pembebasan PPN, beban biaya yang harus ditanggung konsumen menjadi lebih ringan, sehingga daya beli terhadap produk properti dapat terjaga di tengah tantangan ekonomi.
“Bahwa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026,” lanjut pertimbangan aturan tersebut.
Perpanjangan insentif ini juga diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha properti dalam menyusun strategi bisnis dan perencanaan proyek hingga 2026. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat mendorong penyerapan stok rumah yang tersedia sekaligus mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat.
Melalui keberlanjutan insentif PPN DTP, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong sektor perumahan sebagai salah satu motor pertumbuhan nasional.
 untuk sektor perumahan.){kind=link}