Jakarta, propertyandthecity.com – Isu kepastian hukum atas kepemilikan tanah kini semakin relevan bagi masyarakat. Mulai Februari 2026, berbagai surat tanah adat yang selama puluhan tahun digunakan sebagai pegangan kepemilikan tidak lagi diakui apabila belum terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan nasional.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam aturan ini ditegaskan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan paling lama lima tahun sejak PP berlaku.
Dengan demikian, terhitung sejak 2 Februari 2026, dokumen tanah adat yang belum masuk sistem pendaftaran negara tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai alas hak.
Surat Tanah Adat Bukan Bukti Kepemilikan
Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi Kementerian ATR/BPN, Arie Satya Dwipraja, menegaskan, masyarakat perlu memahami posisi hukum dokumen adat sejak awal.
“Surat atau dokumen adat selain sertifikat bukan bukti kepemilikan tanah,” ujarnya, Jumat (12/12/2025), dikutip dari Kompas.com.
Arie menjelaskan, dokumen-dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk lokasi dalam proses pendaftaran tanah, bukan sebagai dasar kepemilikan yang sah. Selain itu, surat tanah adat dinilai rentan disalahgunakan dan kerap menjadi sumber konflik pertanahan.
Daftar Surat Tanah yang Tak Berlaku Mulai 2026
Sejumlah dokumen tanah yang tidak lagi diakui sebagai alas hak kepemilikan mulai 2026 antara lain:
- Letter C
- Petok D
- Landrente
- Girik
- Kekitir
- Pipil
- Verponding
- Erfpacht
- Opstal
- Gebruik
Arie mengungkapkan, dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya merupakan produk administrasi perpajakan pada masanya, bukan bukti kepemilikan tanah. Mulai 2026, alas hak kepemilikan tanah yang sah antara lain akta jual beli, akta waris, dan akta lelang.
Disarankan Beralih ke Sertifikat Hak Milik
Untuk menghindari ketidakpastian hukum, Kementerian ATR/BPN mendorong masyarakat segera mengonversi surat tanah adat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), yang telah diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
“Sekarang proses pengurusan sertifikat sudah jauh lebih mudah. Bahkan beberapa kantor pertanahan membuka layanan di akhir pekan,” kata Arie.
Pemerintah juga terus menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk membantu masyarakat mendaftarkan tanahnya pertama kali. Menurut Arie, proses sertifikasi dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus menggunakan jasa kuasa hukum.
Pemerintah Pastikan Hak Masyarakat Tetap Terlindungi
Di tengah kekhawatiran publik, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berarti pengambilalihan hak atas tanah.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, meluruskan informasi yang beredar.
“Informasi bahwa tanah girik yang tidak didaftarkan sampai 2026 akan diambil negara itu tidak benar,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/12/2025).
Selama tanah masih dikuasai pemiliknya dan keberadaannya jelas, negara tidak akan mengambil alih.
“Negara hadir memberi kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat,” tegasnya.
Kepastian Hukum untuk Perlindungan Aset
Mulai Februari 2026, surat tanah adat seperti girik, letter C, dan verponding tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan apabila belum terdaftar. Meski tanah tidak otomatis diambil negara, risiko sengketa dan ketidakpastian hukum tetap mengintai.
Karena itu, pendaftaran tanah dan kepemilikan sertifikat menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum atas aset tanah dalam jangka panjang.
