Jakarta, propertyandthecity.com — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), terutama bagi pekerja nonformal yang selama ini masih memiliki porsi kecil dalam realisasi program. Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, mengimbau pengembang dan bank penyalur untuk mulai menyasar segmen pekerja non-fix income.
Hingga kini, porsi penyaluran FLPP untuk pekerja non-fix income baru mencapai 13,03 persen. Doddy mengungkapkan bahwa sejak 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun untuk membiayai pembangunan 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tahun ini target FLPP meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit, naik hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Doddy.
Ia menambahkan, peningkatan DIPA BUN dari tahun ke tahun menunjukkan posisi FLPP sebagai program prioritas pemerintah.
BP Tapera juga meminta percepatan pembangunan rumah serta proses persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar target dapat dirampungkan dalam sisa waktu dua bulan. Doddy turut menekankan perlunya peningkatan kualitas bangunan dan infrastruktur sehingga MBR memperoleh hunian yang benar-benar layak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan kebijakan pemerataan rumah subsidi harus diterapkan secara nasional.
“Rumah Subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat,” ujarnya.
Ara menyampaikan, pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan Subsidi KPR Sejahtera FLPP yang dikelola BP Tapera. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah yang layak, terjangkau, dan tersebar merata di Indonesia.
, terutama bagi pekerja nonformal){kind=link}