Jakarta, Propertyandthecity.com – Para tokoh senior Realestat Indonesia (REI) kembali “turun gunung” untuk membahas arah besar industri properti nasional. Dalam pertemuan tertutup Badan Pertimbangan Organisasi (BPO-REI) yang digelar di kediaman Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, pada Rabu (29/10), sekitar 37 pengembang senior berkumpul merumuskan langkah konkret menghadapi berbagai tantangan di sektor properti, mulai dari pemulihan pasar apartemen hingga percepatan program tiga juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah.
MS Hidayat menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan memberikan dukungan dan masukan kepada pengurus DPP REI dalam memperjuangkan kepentingan pengembang di tengah dinamika kebijakan dan perlambatan daya beli masyarakat.
“Ada diskusi santai juga soal kebijakan pemerintah, kondisi pasar di tengah penurunan daya beli masyarakat, serta masukan untuk dilakukan DPP REI ke depannya. Pertemuan seperti ini akan rutin 5 bulan sekali kita adakan untuk terus memberikan masukan positif kepada pemerintah,” ujar Ketua Umum DPP REI periode 1989–1992 itu dalam keterangan resmi, dikutip dari Bisnis.com, Senin (3/11/2025).
Menteri Perindustrian RI periode 2009–2014 tersebut menambahkan, para senior REI juga berkomitmen mendukung target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Menurutnya, sektor properti memiliki peran strategis sebagai lokomotif pertumbuhan karena mampu menggerakkan lebih dari 185 industri turunan di sektor riil.
Dorong Sinergi Kebijakan Pemerintah
Ketua BPO-REI, Paulus Totok Lusida, menegaskan, kalangan pengembang mendukung penuh kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan untuk memperkuat sektor perumahan rakyat. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan seperti program pembangunan tiga juta rumah, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, penambahan kuota rumah bersubsidi menjadi 350.000 unit pada 2025, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden,” ujar Totok.
Bahas Skema Hunian Berimbang dan Solusi Pasar Apartemen
Dalam forum tersebut, Totok juga menyoroti perlunya penyesuaian konsep hunian berimbang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah diubah lewat UU Cipta Kerja. Ketentuan yang mengharuskan pembangunan rumah sederhana, menengah, dan mewah berada di satu hamparan, dinilai sulit diterapkan di lapangan.
Beberapa opsi pun muncul, antara lain dengan pembayaran dana konversi yang wajar atau pelaksanaan proyek hunian berimbang di wilayah berbeda namun masih satu provinsi.
“Opsi-opsi ini menjadi alternatif, meski memang tidak mudah untuk mengubah ketentuan undang-undang,” ujarnya.
Selain membahas kebijakan perumahan rakyat, pertemuan BPO-REI juga menyoroti belum pulihnya pasar apartemen yang hingga kini masih lesu. Salah satu penyebab utama, menurut Totok, adalah tingginya biaya service charge atau iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) yang dinilai membebani penghuni, terutama di segmen menengah bawah.
“Tujuannya supaya MBT mau membeli dan tinggal di apartemen. Kami harapkan ada solusi soal tarif service charge apartemen menengah bawah ini,” harap Totok.
Senada dengan itu, Ketua Kehormatan REI Soelaeman Soemawinata menilai, tingginya biaya hidup di apartemen menjadi persoalan serius yang perlu segera diatasi. Selain beban IPL, tarif listrik dan air bersih di unit apartemen yang masih dikenakan tarif komersial juga membuat biaya tinggal semakin berat bagi masyarakat.
“Selain service charge yang mahal, di apartemen biaya kebutuhan sehari-hari seperti air bersih dan listrik juga ditetapkan sama dengan bangunan komersial. Ini tidak fair, karenanya harus dikonversi jadi tarif hunian,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika minat masyarakat tinggal di apartemen dapat meningkat, banyak persoalan perkotaan seperti kemacetan dan pemborosan energi bisa ikut teratasi.
Optimalkan Kredit Program Perumahan
Dukungan terhadap program pemerintah juga disampaikan oleh pengembang senior James T. Riady dan Sugianto Kusuma (Aguan). James menilai, keberadaan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan dengan plafon Rp130 triliun merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan pengembang anggota REI.
“Ada kredit dengan bunga rendah senilai Rp130 triliun yang harus dioptimalkan. Saya pikir untuk anggota REI sangat bagus (dimanfaatkan),” kata James.
Sementara itu, Aguan mendorong REI agar turut berpartisipasi dalam program renovasi rumah di berbagai daerah.
“Banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni, sehingga perlu dibantu oleh para pelaku usaha,” ujarnya.
Pertemuan BPO-REI ini dihadiri sejumlah tokoh besar di industri properti nasional, di antaranya Siswono Yudo Husodo, Suharso Monoarfa, Yan Mogi, Agusman Effendi, Setyo Maharso, Eddy Hussy, Alex Tedja, Nanda Widya, dan Herman Sudarsono.
MS Hidayat memastikan pertemuan serupa akan dilakukan secara rutin setiap lima bulan sekali sebagai forum masukan dan koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pengembang dan pemerintah dalam menggerakkan sektor properti.
 merumuskan langkah konkret menghadapi berbagai tantangan di sektor properti){kind=link}