Jakarta,propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong para pengembang perumahan bersubsidi untuk mengadopsi konsep bangunan hijau (green building) yang ramah lingkungan.
Pembangunan rumah yang ramah lingkungan, disebut memberikan nilai tambah kenyamanan bagi para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak bagi para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau.
“Kami sudah anjurkan itu karena rencananya kita akan membuat peraturan bahwa sepanjang rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen seperti yang selama ini dijalankan,” kata Fitrah dalam keterangan resminya, Selasa (28/1).
Fitrah juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.
“Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi,” ujar Fitrah.
Sebagai bagian dari upaya pemantauan, kunjungan dilakukan ke tiga perumahan bersubsidi yang berlokasi di Kota Serang, yakni Perumahan Puri Delta Angsana, Perumahan Harmony Residence 3, dan Perumahan Pondok Taktakan Indah.
“Kita hari ini melihat perkembangan yang ada di Banten, tepatnya di Kota Serang, untuk mengecek stok yang siap akad kredit kalau FLPP-nya dimajukan dan melihat perkembangan di tahun 2024 sudah berapa banyak KPR yang sudah dilakukan dan perkembangan berikutnya seperti apa,” katanya.
Dari ketiga perumahan tersebut, Fitrah menyebutkan realisasi FLPP-nya sudah cukup memuaskan. Bahkan, perumahan Harmony Residence 3 bahkan menempati peringkat ketiga terbaik di Banten dalam realisasi FLPP.
“Kita berusaha kuota FLPP itu kita besarkan dari target 2025 sebanyak 220 ribu, kita harapkan bisa lebih dari 220 ribu dan mengubah komposisi APBN dan Perbankan,” ungkapnya.
