Jakarta, propertyandthecity.com – Dengan tujuan mendorong pertumbuhan sektor properti dan mempermudah masyarakat memiliki rumah pertama, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap penghapusan bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat membuka peluang investasi besar.
Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon. Ia meyakini, dengan berkembangnya sektor properti, akan ada dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Kami sangat berharap penghapusan BPHTB dan PBG dapat memicu investasi di sektor properti di Kabupaten Cirebon. Ini menjadi upaya kami untuk mendorong investor datang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Wahyu, seperti di kutip Bisnis.com, Senin (13/1/2025).
Selain mendorong investasi, Wahyu mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga memberikan keuntungan besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memiliki rumah pertama. Penghapusan BPHTB diharapkan dapat mengurangi beban biaya, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam proses pembelian rumah.
“Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga masyarakat umum, khususnya mereka yang ingin memiliki rumah pertama. Dengan biaya yang lebih ringan, kami berharap semakin banyak warga yang mampu memiliki hunian layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyu menekankan kebijakan ini juga akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Ia meyakini, peningkatan aktivitas investasi di sektor properti akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pema
Penghapusan BPHTB dan PBG dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Cirebon sebagai tujuan investasi utama. Wahyu berharap kebijakan ini dapat menarik perhatian pengembang properti besar untuk menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai prioritas dalam pengembangan mereka.
“Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Dengan kebijakan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Cirebon adalah wilayah yang ramah investasi, khususnya di sektor properti,” ujar Wahyu.
Sebagai informasi, realisasi investasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2024 mencapai Rp939,8 miliar dengan sektor paling dominan untuk penanaman modal adalah bidang industri.
Realisasi investasi di Cirebon baru ini baru mencapai 29,06 persen dari target yang ditetapkan pada 2024 sebesar Rp3,23 triliun.
Dengan demikian, Wahyu berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan secara maksimal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Ia juga mengajak para pelaku usaha di sektor properti untuk memanfaatkan peluang yang ada dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami mengundang seluruh investor dan pengembang properti untuk datang ke Kabupaten Cirebon. Bersama-sama, mewujudkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” pungkas Wahyu.
