PropertyandTheCity.com, Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berencana membangun 3 juta rumah selama masa jabatan mereka. Program ini meliputi pembangunan satu juta rumah di kota-kota besar dan dua juta rumah di desa-desa serta kawasan pesisir, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah perumahan di Indonesia.
Panangian Simanungkalit, anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa program ini terdiri dari sejumlah langkah strategis. “Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di desa, kami akan membangun atau merenovasi sekitar 2 juta rumah. Setiap desa akan menerima 25 hingga 30 unit rumah baru atau renovasi, dengan total sekitar 75.000 desa di seluruh Indonesia,” ujar Panangian saat dihubungi oleh Property and The City, pada Senin (02/09/24).
Selain itu, program ini juga berfokus pada pembangunan rumah sederhana (FLPP). “Kami berencana meningkatkan jumlah rumah sederhana dari 200.000 unit menjadi 300.000 unit. Tujuannya adalah menyediakan perumahan yang lebih terjangkau bagi kalangan menengah atau yang usianya sekitar 20 tahunan,” tambahnya.
Panangian juga memaparkan rencana detail terkait pembangunan rusunawa dan rusunami yang juga masuk dalam program perumahan ini. Rusunawa, yang ditujukan untuk sewa, akan diperuntukkan bagi kelompok yang masih mengontrak dan belum memiliki rumah sendiri, dengan lokasi strategis yang terhubung langsung dengan infrastruktur seperti LRT. Biaya sewa rusunawa diperkirakan sekitar satu juta rupiah per bulan.
Untuk kalangan “bachelor” atau mereka yang berusia 20-an, rusunawa ini akan berukuran 22 m², sementara bagi keluarga dengan anak, ukuran yang disediakan adalah 50 m².
Selain itu, rusunami akan diperuntukkan bagi kalangan milenial dan pasangan yang sudah menikah. Rusunami ini akan ditawarkan dengan harga sekitar 500 juta rupiah per unit. Namun, Panangian juga menjelaskan bahwa untuk pembangunan rusunami masih dalam tahap perencanaan dan diskusi.
“Masih diancangkan apakah bisa membangun satu juta unit per tahun, kira-kira masih banyak yang perlu dibahas,” katanya. Menurutnya, permintaan untuk rusunawa, yang berfungsi sebagai tempat sewa, diperkirakan akan sangat besar. “Diskusi masih berlangsung karena permintaan rusunawa pasti banyak karena hanya untuk sewa. Namun, untuk rusunami, permintaannya mungkin berbeda dan memerlukan perencanaan yang lebih matang,” tambah Panangian.
Menanggapi potensi risiko, Panangian Simanungkalit menyebutkan tantangan utama adalah mencapai target pembangunan rumah. “Mengubah kapasitas pembangunan dari ratusan ribu unit menjadi tiga juta unit adalah tugas yang sangat besar. Ini seperti mengubah mesin mobil Avanza menjadi supercar Lamborghini, dari kecepatan dan performa 70-80 km/jam menjadi 300 km/jam,” jelasnya.
Menurut Panangian, dengan anggaran sebesar 53 triliun rupiah, transformasi kementerian perumahan menjadi kunci untuk memenuhi target pembangunan tiga juta rumah hingga akhir masa jabatan Prabowo.
Program pembangunan rumah ini diharapkan dapat memberikan solusi perumahan yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
“Prabowo ini memiliki semangat yang jelas untuk mengatasi kemiskinan melalui perumahan. Maka dari itu, program ini dimulai dari desa. Semangat untuk mengurangi backlog perumahan juga sangat jelas, supaya memotivasi milenial yang belum punya rumah, jadi mau punya rumah,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch menilai cukup banyak permasalahan sektor perumahan yang menjadi PR pemerintahan baru nanti. Menurut Ali, s(ampai saat ini pasar perumahan nasional bergerak tanpa ada roadmap yang jelas.
“Semoga pemerintahan baru membawa angin segar, karena selama ini kebijakan pasar perumahan nasional bergerak relatif tanpa roadmap. Sektor perumahan harus mendapat perhatian dan jangan menjadi ‘anak tiri’ lagi. Karena saat ini anggaran perumahan terlalu kecil, hanya 1% dari APBN dibandingkan sektor kesehatan dan pendidikan” jelas Ali.
Ali melihat ada 3 pilar yang harusnya dapat menjadi perhatian pemerintah untuk merealisasikan janjinya, yaitu ketersediaan bank tanah, BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan), dan dana abadi perumahan harus benar-benar siap.
