Jakarta, Propertyandthecity.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengupayakan agar program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga disertai penyelesaian legalitas tanah dan pemberdayaan ekonomi keluarga penerima.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pendekatan tersebut diperlukan agar manfaat program dapat bertahan setelah renovasi selesai. Kondisi rumah, status tanah, dan kemampuan ekonomi penghuni akan menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk intervensi.
“Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang enggak punya usaha dibantu,” kata Maruarar saat meninjau program bedah rumah di Kompleks Permata, Kali Angke, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).
Menurut dia, program tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tidak Berhenti pada Renovasi Fisik
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau rumah tidak layak huni milik seorang warga bernama Ester. Pemerintah menjadikan kondisi bangunan dan keadaan ekonomi penghuni sebagai dasar untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pendekatan ini mencoba menghubungkan tiga persoalan yang kerap muncul secara bersamaan pada masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu kualitas rumah yang buruk, ketidakpastian legalitas tanah, dan lemahnya kemampuan ekonomi keluarga.
Perbaikan rumah tanpa penguatan ekonomi berisiko tidak berkelanjutan. Keluarga penerima mungkin memperoleh bangunan yang lebih layak, tetapi tetap kesulitan menyediakan biaya pemeliharaan, membayar kebutuhan dasar, atau mengembangkan sumber pendapatan.
Sebaliknya, bantuan usaha juga tidak cukup apabila penerima masih tinggal di rumah yang tidak sehat atau menghadapi ketidakpastian hak atas tanah.
Kementerian PKP karena itu ingin mendorong skema yang lebih terintegrasi. Rumah diperbaiki, persoalan sertifikasi dibantu apabila memenuhi ketentuan, sedangkan keluarga yang belum memiliki usaha diarahkan memperoleh dukungan ekonomi.
Baca Juga: Kemenkop Siapkan Aturan Koperasi Perumahan, Uang Muka Bisa Dicicil 24 Bulan
PNM Dilibatkan dalam Pembiayaan Usaha
Pemerintah turut melibatkan PT Permodalan Nasional Madani dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima program.
Maruarar menyebut pemerintah mendorong penurunan tingkat pembiayaan PNM dari sebelumnya sekitar 22 persen menjadi 8 persen. Kebijakan tersebut diklaim dapat memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil.
Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci produk pembiayaan yang dimaksud, metode penghitungan bunga, jangka waktu, kriteria penerima, maupun komponen biaya lainnya.
Perincian tersebut penting karena angka bunga nominal belum cukup untuk menggambarkan beban pembiayaan sebenarnya. Masyarakat perlu mengetahui apakah tingkat 8 persen dihitung secara efektif, tetap atau flat, serta apakah terdapat biaya administrasi dan kewajiban tambahan.
Pemberdayaan ekonomi juga seharusnya tidak berhenti pada penyaluran pinjaman. Penerima membutuhkan pendampingan usaha, pencatatan keuangan, pengembangan produk, pemasaran, dan akses pasar agar tambahan pembiayaan tidak berubah menjadi beban utang baru.
Baca Juga: IAI Jakarta Rampungkan Desain Bedah 50 Rumah di Menteng Tenggulun
Sertifikasi Tanah Membutuhkan Koordinasi
Penyelesaian legalitas tanah menjadi komponen lain dalam program tersebut. Pemerintah akan membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat selama tanah dan penerimanya memenuhi persyaratan.
Langkah ini membutuhkan koordinasi antara Kementerian PKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, serta pemilik atau ahli waris apabila status tanah belum jelas.
Sertifikasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kondisi sosial penghuni. Riwayat kepemilikan, batas bidang, sengketa, kesesuaian tata ruang, dan dokumen pendukung harus terlebih dahulu diperiksa.
Karena itu, pemerintah perlu membedakan rumah yang belum bersertifikat tetapi memiliki dasar penguasaan yang sah dengan bangunan yang berdiri di atas tanah sewa, tanah negara, bantaran sungai, atau bidang yang masih disengketakan.
Model Penataan Kawasan Berkelanjutan
Pendekatan yang menggabungkan perbaikan rumah dan pemberdayaan ekonomi sebelumnya diterapkan dalam penataan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat.
Di kawasan tersebut, renovasi rumah disertai penataan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang komunal, serta pembinaan usaha warga. Pemerintah juga mendorong keterlibatan UMKM dalam penyediaan material bangunan dan pengembangan kegiatan kuliner.
Kementerian PKP menilai penataan kawasan kumuh sering tidak bertahan karena hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Tanpa peningkatan pendapatan dan kapasitas masyarakat, kondisi lingkungan berpotensi kembali menurun setelah beberapa tahun.
Pendekatan pemberdayaan dapat memperkuat keberlanjutan program, tetapi keberhasilannya perlu diukur menggunakan indikator yang jelas. Pemerintah tidak cukup hanya menghitung rumah yang selesai direnovasi.
Evaluasi juga perlu mencakup peningkatan pendapatan keluarga, perkembangan usaha, kepastian sertifikat, kondisi rumah setelah ditempati, dan kemampuan warga merawat lingkungan.
Capaian 1,79 Juta Rumah
Kementerian PKP mencatat capaian pembangunan dan renovasi rumah sejak Januari 2025 hingga 15 Oktober 2026 sebanyak 1.790.081 unit.
Jumlah tersebut terdiri atas pembangunan 1.103.918 rumah dan renovasi 686.163 rumah. Angka itu merupakan capaian agregat seluruh ekosistem perumahan, bukan hanya rumah yang dibangun atau direnovasi langsung menggunakan anggaran Kementerian PKP.
Pembedaan tersebut penting agar publik tidak menafsirkan angka 1,79 juta sebagai jumlah bantuan bedah rumah pemerintah. Data selanjutnya perlu dirinci berdasarkan sumber pembiayaan, jenis program, lokasi, status penyelesaian, dan pihak pelaksana. (*)
