Jakarta, Propertyandthecity.com — Pemerintah memperluas kebijakan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Kredit Program Perumahan (KPP), bantuan renovasi rumah, pembebasan biaya perizinan, hingga sertifikasi tanah.
Namun, data hingga Oktober 2026 memperlihatkan kesenjangan antara besarnya target, realisasi program, dan skala kebutuhan masyarakat. Persoalannya bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi juga apakah rumah tersebut terjangkau, layak huni, tepat sasaran, dan berada di lokasi yang mendukung kehidupan penghuninya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat capaian pembangunan dan renovasi sebanyak 1.790.081 unit hingga 15 Oktober 2026. Angka tersebut terdiri atas pembangunan baru 1.103.918 unit dan renovasi 686.163 unit.
Akan tetapi, angka 1,79 juta unit perlu dibaca secara hati-hati. Capaian itu merupakan hasil agregasi seluruh ekosistem perumahan sepanjang 2025 sampai 2026, bukan seluruhnya rumah yang dibangun langsung menggunakan anggaran Kementerian PKP.
Dalam perinciannya, seperti dilaporkan pemerintah (dalam web. pkp.go.id), bahwa realisasi melalui APBN Kementerian PKP tercatat sebanyak 62.579 unit pada 2025 dan 236.300 unit pada 2026. Adapun kontribusi di luar APBN mencapai 789.831 unit pada 2025 dan 701.371 unit pada 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pencapaian program perumahan melibatkan pemerintah, pengembang, perbankan, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat.
“Capaian pembangunan perumahan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ekosistem perumahan,” kata Maruarar.
FLPP Baru Mencapai 52,67 Persen
Salah satu instrumen utama pemerintah untuk memperluas kepemilikan rumah adalah KPR FLPP. Pemerintah menetapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi pada 2026.
Hingga 19 Oktober 2026, penyaluran FLPP baru mencapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target. Jumlah tersebut terdiri atas 184.318 rumah tapak dan hanya 24 unit rumah susun.
Masih terdapat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit dan potensi pasokan 28.208 unit. Bahkan apabila seluruh calon permintaan dalam pipeline tersebut terealisasi, penyaluran FLPP diperkirakan baru mencapai sekitar 224.172 unit atau 64 persen dari target tahunan.
Baca Juga: Maruarar Sirait: Bedah Rumah Akan Dipadukan dengan Bantuan Usaha dan Sertifikasi Tanah
Artinya, masih terdapat selisih sekitar 125.828 unit dari target 350.000 rumah subsidi.
Maruarar mengakui waktu yang tersedia untuk mengejar target semakin terbatas. “Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target,” ujarnya.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penambahan kuota pembiayaan belum otomatis diikuti kemampuan masyarakat membeli rumah. Bank tetap harus menilai kelayakan calon debitur, sedangkan sebagian besar pekerja informal tidak memiliki penghasilan tetap maupun dokumen keuangan yang mudah diverifikasi.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai pelemahan daya beli menjadi salah satu penyebab lambatnya penyaluran rumah subsidi.
“Masyarakat menengah sampai bawah masih rentan, daya belinya cenderung menurun,” kata Ali, kepada awak media beberapa hari lalu.
Data Bank Indonesia memperkuat gambaran tersebut. Harga properti residensial primer pada kuartal II-2026 tumbuh terbatas sebesar 0,69 persen secara tahunan. Namun, penjualan rumah primer justru terkontraksi 2,36 persen.
Sebanyak 70,05 persen transaksi pembelian rumah primer masih mengandalkan KPR. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan tinggi masyarakat terhadap akses kredit perbankan.
Backlog Kepemilikan Masih 9,29 Juta Rumah Tangga
Badan Pusat Statistik mencatat 12,39 persen rumah tangga Indonesia belum memiliki rumah sendiri pada 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 9,29 juta rumah tangga.
Di sisi kualitas, sekitar 24,03 persen rumah tangga yang telah memiliki rumah masih menempati hunian tidak layak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 18,01 juta rumah tangga.
Kedua angka itu tidak dapat dijumlahkan secara langsung karena memakai definisi berbeda. Backlog kepemilikan mengukur rumah tangga yang belum memiliki rumah, sedangkan backlog kelayakan menggambarkan rumah milik sendiri yang belum memenuhi standar layak huni.
Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak pada 2026 mencapai 70,30 persen, meningkat dari 68,40 persen pada 2025. Perbaikan tersebut menunjukkan kemajuan, tetapi juga berarti hampir tiga dari setiap sepuluh rumah tangga masih menghadapi persoalan kelayakan hunian.
Kondisi ini menjadi alasan kebijakan perumahan tidak cukup hanya mengejar pembangunan rumah baru. Renovasi rumah swadaya, sanitasi, air minum, kekuatan struktur bangunan, serta kecukupan luas tempat tinggal harus ditempatkan sebagai indikator utama.
Realisasi Bedah Rumah Perlu Dipercepat
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi instrumen penting untuk menangani rumah tidak layak huni. Pada 2026, pemerintah menargetkan penanganan sekitar 400.000 rumah di kawasan perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
Anggaran BSPS mencapai sekitar Rp8,59 triliun atau 68,56 persen dari pagu Kementerian PKP. Namun, berdasarkan data yang dikutip detikProperti, rumah yang telah diselesaikan hingga 14 Oktober 2026 baru sekitar 53.000 unit.
Jumlah itu setara sekitar 13,25 persen dari target 400.000 rumah. Dengan sisa waktu tahun anggaran yang pendek, penyelesaian seluruh target menghadapi tantangan besar.
Pemerintah perlu menjelaskan perbedaan antara rumah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, rumah yang sedang dikerjakan, dan rumah yang benar-benar selesai serta telah dihuni. Tanpa pemisahan status tersebut, angka capaian berisiko menimbulkan interpretasi berbeda.
Program renovasi juga perlu menyesuaikan kondisi lokal. Penggantian atap, misalnya, tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam karena karakter struktur rumah, iklim, bahan lokal, dan budaya membangun berbeda di setiap daerah.
Baca Juga: BINUS ASO Resmikan Kampus di KEK ETKI Banten, Perkuat Ekosistem Pendidikan BSD City
KUR Perumahan Didominasi Renovasi
Instrumen lain yang dikembangkan pemerintah adalah KPP atau KUR Perumahan. Hingga 18 Oktober 2026, penyalurannya tercatat Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur, setara 68,21 persen dari target.
Pada sisi permintaan, penyaluran mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur. Dari jumlah tersebut, pembiayaan renovasi mendominasi dengan nilai Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur.
Sementara itu, pembelian rumah mendapat pembiayaan Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur. Pembiayaan pembangunan rumah untuk kegiatan usaha mencapai Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.
Pada sisi pasokan, kredit yang telah disalurkan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur. Pembiayaan tersebut mengalir kepada pengembang, pedagang bahan bangunan, serta pelaku jasa konstruksi.
Komposisi itu memberikan pesan penting. Sekitar 82 persen debitur pada sisi permintaan menggunakan pembiayaan untuk renovasi, bukan membeli rumah baru. Fakta tersebut sejalan dengan tingginya jumlah rumah milik masyarakat yang belum memenuhi standar kelayakan.
KUR Perumahan karena itu berpotensi menjadi instrumen strategis. Namun, pemerintah perlu memastikan kredit renovasi tidak hanya menambah nilai estetika, melainkan benar-benar memperbaiki struktur, sanitasi, ventilasi, akses air bersih, dan keselamatan bangunan.
Peta Jalan Baru Dimatangkan
Kementerian PKP bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional masih mematangkan peta jalan pembangunan perumahan 2025–2029. Dokumen tersebut akan membahas persoalan regulasi, kelembagaan, pembiayaan, pertanahan, serta koordinasi program.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, “Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat harus direncanakan dengan baik agar manfaatnya dirasakan di seluruh Indonesia,” dalam sebuah pertemuan itu pekan lalu.
Penyusunan peta jalan penting, tetapi waktunya menjadi catatan. Setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, publik membutuhkan target tahunan yang dapat dievaluasi, definisi capaian yang konsisten, dan satu dashboard data perumahan yang menggabungkan informasi pusat, daerah, perbankan, serta pengembang.
Saat ini terdapat beragam istilah seperti pembangunan baru, renovasi, realisasi APBN, kontribusi non-APBN, penyaluran kredit, dan capaian ekosistem. Masing-masing menggambarkan aktivitas berbeda dan tidak semestinya diperlakukan sebagai indikator yang sama.
Arah Kebijakan Sudah Luas, Eksekusi Menjadi Penentu
Secara kebijakan, pemerintah telah membuka lebih banyak jalur intervensi. Selain FLPP, BSPS, dan KUR Perumahan, terdapat pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga mendorong percepatan proses PBG menjadi paling lama sepuluh hari dan menargetkan penerbitan sertifikat hak milik gratis.
Kebijakan tersebut dapat menurunkan biaya transaksi dan mempercepat pembangunan. Namun, efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan pemerintah daerah, kepastian tata ruang, ketersediaan tanah, akses transportasi, dan kemampuan rumah tangga membayar cicilan.
Rumah murah yang jauh dari tempat kerja dapat menimbulkan beban transportasi baru. Sebaliknya, rumah yang berlokasi strategis belum tentu dapat dibeli apabila harga tanah dan cicilannya melampaui kemampuan masyarakat.
Dengan rata-rata upah buruh nasional sekitar Rp3,39 juta per bulan pada Mei 2026, ruang untuk membayar cicilan rumah, transportasi, makanan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga relatif terbatas.
Karena itu, keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dinilai dari jumlah unit yang dicatat. Pemerintah perlu mengukur tingkat keterhunian, kualitas bangunan, kedekatan dengan pusat pekerjaan, beban cicilan terhadap pendapatan, serta keberlanjutan lingkungan permukiman.
Tiga Agenda Mendesak
Setidaknya terdapat tiga agenda yang perlu menjadi prioritas. Pertama, menyatukan data dan definisi capaian. Masyarakat harus dapat membedakan rumah yang dibangun menggunakan APBN, rumah yang dibiayai melalui kredit subsidi, renovasi rumah, dan pembangunan oleh sektor swasta.
Kedua, memperkuat perumahan swadaya. Besarnya permintaan kredit renovasi dan jumlah rumah tidak layak menunjukkan bahwa perbaikan rumah eksisting harus berjalan sejajar dengan pembangunan rumah baru.
Ketiga, memperluas akses pekerja informal terhadap pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pemerintah dan perbankan dapat memakai rekam transaksi digital, pembayaran utilitas, tabungan berkala, atau skema sewa-beli sebagai alternatif penilaian kemampuan membayar.
Kebijakan perumahan pemerintah telah bergerak ke arah yang lebih luas. Namun, data hingga Oktober 2026 memperlihatkan bahwa tantangan utamanya masih sama: daya beli, kualitas hunian, ketepatan data, konsistensi pelaksanaan, dan kesenjangan antara target nasional dengan rumah yang benar-benar diterima masyarakat. (*)





















