Nusantara, propertyandthecity.com —Proses panjang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergerak, satu per satu fungsi dasar pemerintahan mulai disiapkan. Tidak hanya gedung perkantoran, tetapi juga infrastruktur penunjang yang menjadi fondasi aktivitas sebuah kota. Salah satunya adalah fasilitas kepolisian.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) saat ini tengah melakukan pembersihan lahan seluas 3,24 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pembangunan Kepolisian Resor Kota (Polresta) IKN.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut kehadiran fasilitas ini tidak sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dalam memastikan layanan publik berjalan optimal.
“Kehadiran Polresta IKN… dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk layanan keamanan bagi masyarakat di kawasan Nusantara,” ujarnya di IKN, (13/04/2026).
Dari Lahan Kosong ke Pusat Layanan Keamanan
Proses pembangunan dimulai dari tahap paling awal: land clearing. Tahap ini menjadi penanda bahwa pembangunan tidak lagi berada pada tataran rencana, melainkan mulai masuk ke fase fisik yang terukur.
Menurut Basuki, keseluruhan tahap pertama ditargetkan selesai pada akhir 2027.
Di atas lahan tersebut, akan dibangun kompleks yang tidak hanya berisi gedung utama, tetapi juga fasilitas pendukung seperti masjid, lapangan upacara, kolam retensi, hingga sarana olahraga. Gedung utama sendiri dirancang sebagai bangunan enam lantai dengan tambahan lantai dek dan tiga lantai bawah tanah.
Desain kawasan juga menggabungkan fungsi ruang publik, termasuk jalur pedestrian dan area yang dapat difungsikan sebagai amfiteater.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan di IKN tidak hanya berorientasi pada fungsi administratif, tetapi juga mencoba mengintegrasikan aspek ruang hidup yang lebih luas.
Di balik percepatan pembangunan, OIKN menekankan pentingnya kendali yang terpusat.
Basuki menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus berada dalam satu komando untuk menghindari kesalahan perencanaan yang berpotensi berdampak jangka panjang.
“Semua instruksi pembangunan Polresta IKN harus satu perintah, satu komando… agar tidak ada kesalahan,” katanya.
Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam membangun kawasan baru yang dirancang sebagai pusat pemerintahan masa depan.
Gedung Ada, Aktivitas Menyusul
Namun di sisi lain, pembangunan fisik tidak serta-merta menjawab satu pertanyaan penting: kapan aktivitas pemerintahan benar-benar berjalan penuh di IKN?
Wacana pemindahan pusat aktivitas negara kembali mencuat, terutama setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mulai berkantor di IKN.
Namun respons dari legislatif menunjukkan bahwa pemindahan tersebut tidak sesederhana perpindahan lokasi.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan bahwa DPR hanya dapat menjalankan fungsinya jika seluruh mitra kerja dari unsur eksekutif juga hadir di tempat yang sama.
“Kalau tidak, di sana itu mau ngapain?” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa hingga saat ini, infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif belum sepenuhnya siap, sementara gedung eksekutif sudah lebih dulu rampung.
“Ke sana itu buat kerja, bukan menyepi,” katanya.
Antara Kesiapan Fisik dan Kesiapan Sistem
Di titik ini, pembangunan IKN memperlihatkan dua sisi yang berjalan tidak selalu beriringan.
Di satu sisi, pembangunan fisik terus dipercepat—termasuk fasilitas strategis seperti Polresta. Di sisi lain, kesiapan sistem pemerintahan secara menyeluruh masih membutuhkan waktu dan koordinasi lintas lembaga.
Kepala OIKN bahkan menyebut bahwa secara fisik, Wakil Presiden sudah dapat mulai berkantor di IKN tahun ini, mengingat fasilitas dasar telah tersedia.
Namun pertanyaannya bukan hanya soal gedung.
Melainkan apakah seluruh ekosistem pemerintahan sudah siap untuk berpindah dan berfungsi secara utuh.
Pada akhirnya, pembangunan IKN bukan sekadar membangun kota baru, tetapi membangun cara kerja baru bagi negara.
Dan di titik itulah, tantangan terbesar tidak selalu terlihat dari beton dan baja, melainkan dari bagaimana seluruh sistem bisa berjalan dalam satu ritme yang sama. (*)
