Jakarta, propertyandthecity.com —Di tengah dorongan besar pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, berbagai langkah mulai digerakkan secara simultan—dari penyederhanaan regulasi hingga intervensi langsung di wilayah terdampak dan kawasan perbatasan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Ia bahkan turun langsung ke sejumlah daerah untuk memastikan implementasinya berjalan di lapangan.
“Kita tahu bahwa program perumahan ini salah satu program unggulan Bapak Presiden. Ini program prioritas,” ujarnya usai meninjau perumahan subsidi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, seperti dilansir antara, (12/04/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka tidak hanya meninjau proyek, tetapi juga berdialog langsung dengan penghuni untuk melihat kondisi riil di lapangan.
Perizinan Dipangkas, Biaya Ditiadakan
Salah satu hambatan utama dalam pembangunan perumahan selama ini adalah panjangnya proses perizinan dan tingginya biaya administrasi. Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah mengambil langkah yang cukup agresif.
Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah kini didorong untuk menggratiskan dua komponen utama: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dulu namanya IMB, sekarang PBG, sudah kita sepakat, kita nolkan juga,” kata Tito.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meringankan masyarakat, tetapi juga memberi ruang lebih besar bagi pengembang untuk mempercepat pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai titik layanan terpadu, agar proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien.
Dari Program Nasional ke Intervensi Lokal
Namun, program perumahan tidak berhenti pada aspek regulasi. Di wilayah perbatasan dan daerah terdampak bencana, pendekatan yang digunakan jauh lebih langsung.
Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, pemerintah mengalokasikan 1.000 unit program peningkatan rumah tidak layak huni melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak… tahun ini dialokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujar Tito.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menjadi bagian dari penanganan pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah di lahan seluas 2,5 hektare sebagai bagian dari pemulihan jangka menengah.
Baca Juga: Backlog 15 Juta, Tapi Rumah Kosong Menumpuk: Ada yang Salah dengan Arah Pembangunan Hunian
Perbatasan Jadi Fokus Baru
Yang menarik, perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan kini mulai bergeser ke wilayah perbatasan, yang selama ini relatif tertinggal dalam alokasi program.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan sekitar 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan. Angka ini dinilai signifikan, mengingat sebelumnya tidak ada alokasi khusus untuk wilayah tersebut.
“Kepulauan Sitaro salah satunya… ini peningkatan yang luar biasa karena sebelumnya perbatasan tidak ada,” kata Tito.
Langkah ini tidak hanya dilihat sebagai program kesejahteraan, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat wilayah perbatasan sebagai zona penyangga (buffer zone) dari sisi keamanan dan kedaulatan.
Antara Ambisi dan Tantangan Implementasi
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program menjadi prioritas, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan terdampak bencana.
“Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh… mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah,” ujarnya.
Namun di balik langkah-langkah tersebut, tantangan implementasi tetap menjadi pekerjaan besar. Program berskala nasional seperti 3 juta rumah membutuhkan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana—mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha.
Di satu sisi, kebijakan penghapusan biaya dan percepatan perizinan memberikan dorongan signifikan. Di sisi lain, keberhasilan program tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan di daerah. (*)
