Jakarta, Propertyandthecity.com — Isu backlog perumahan di Indonesia kembali menjadi sorotan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penyelesaian kesenjangan antara kebutuhan hunian dan ketersediaan rumah layak tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Kantor BP Tapera, Jakarta.
Menurut Tito, besarnya backlog yang ada saat ini mencerminkan kompleksitas persoalan perumahan di Indonesia, mulai dari skala kebutuhan hingga hambatan struktural di lapangan.
“Kalau tidak didukung oleh semua pihak, tidak akan berhasil. Kementerian PKP tidak mungkin menyelesaikan backlog sendirian,” ujarnya.
Backlog Bukan Sekadar Angka, Tapi Masalah Ekosistem
Dalam perspektif sektor properti, backlog perumahan tidak hanya mencerminkan kekurangan unit rumah, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem, mulai dari supply, demand, hingga regulasi.
Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, kebutuhan hunian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Namun, laju penyediaan rumah layak belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.
Tito mengakui bahwa tantangan ini tidak sederhana.
“Ini tugas yang tidak main-main. Persoalannya beragam, dan salah satu yang paling sering muncul adalah masalah perizinan,” katanya.
Permasalahan perizinan menjadi salah satu bottleneck utama yang kerap menghambat percepatan pembangunan perumahan, terutama di segmen rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Perizinan Masih Jadi Hambatan Klasik
Bagi pelaku industri properti, isu perizinan bukan hal baru. Proses yang panjang, berlapis, dan tidak seragam di setiap daerah seringkali memperlambat realisasi proyek, bahkan meningkatkan biaya pengembangan.
Dalam konteks ini, pemerintah mencoba melakukan intervensi melalui sejumlah kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan.
Salah satunya adalah kebijakan pembebasan biaya BPHTB serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, yang diharapkan dapat menekan biaya dan mempercepat proses pembangunan.
“Kita sudah keluarkan kebijakan untuk menolkan BPHTB dan PBG bagi MBR, serta mempercepat prosesnya,” jelas Tito.
Namun demikian, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Arah Kebijakan: Hunian sebagai Kebutuhan Dasar
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa sektor perumahan kini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama.
Dalam kerangka tersebut, hunian dipandang sebagai kebutuhan dasar yang setara dengan sandang dan pangan.
“Perumahan itu hal yang mendasar. Shelter adalah kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Hal ini menegaskan bahwa pembangunan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan industri properti, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan.
Kolaborasi Jadi Kunci, Tapi Tidak Cukup
Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, hingga sektor swasta lainnya dalam menyelesaikan backlog.
Namun dalam praktiknya, kolaborasi saja belum cukup jika tidak diiringi dengan reformasi sistem yang lebih mendasar.
Dalam konteks industri, persoalan backlog seringkali tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pasokan, tetapi juga oleh daya beli masyarakat, akses pembiayaan, serta efisiensi regulasi.
Baca Juga: Hangatnya Ramadan: Aquaproof Manjakan Tukang Bangunan dengan Mudik Gratis dan Ribuan Takjil
Tanpa perbaikan di sisi tersebut, percepatan pembangunan berpotensi tidak berbanding lurus dengan penyerapan pasar.
Menuju Ekosistem Properti yang Lebih Sehat
Dengan berbagai tantangan yang ada, sektor properti Indonesia saat ini berada pada fase yang menuntut adaptasi, bukan hanya dari sisi pengembang, tetapi juga dari sisi kebijakan dan sistem pendukungnya.
Komitmen pemerintah untuk mendorong kolaborasi lintas sektor menjadi langkah awal yang penting. Namun keberhasilan penyelesaian backlog akan sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh ekosistem dapat bergerak secara sinkron dan berkelanjutan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya membangun lebih banyak rumah, tetapi memastikan bahwa rumah tersebut terjangkau, layak, dan benar-benar terserap oleh pasar. (*)
