Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri untuk memperluas akses kepemilikan rumah subsidi. Salah satu poin krusial dalam regulasi anyar ini adalah peningkatan batas maksimum penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak membeli hunian bersubsidi.
Langkah ini memperluas ketentuan awal yang sebelumnya telah dimuat dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025. Melalui penandatanganan SKB pada Jumat, 19 Juni 2026, definisi cakupan wilayah MBR diklasifikasikan dari semula hanya 2 zona menjadi 4 zona kewilayahan. Dengan penyesuaian ini, batas maksimal pendapatan MBR di wilayah tertentu kini merangkak naik ke kisaran Rp 8,5 juta hingga Rp 12 juta, bahkan menyentuh Rp 14 juta per bulan untuk kategori peserta tertentu.
“Ini Mendagri memberikan dukungan atas definisi yang sudah dibuat oleh Kementerian PKP,” ujar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi di Jakarta. Kebijakan zonasi baru ini didasarkan pada hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempertimbangkan faktor inflasi serta disparitas daya beli antarwilayah di Indonesia.
Variasi Pengertian MBR Berdasarkan Landasan Hukum
Dalam sistem tata hukum dan administrasi di Indonesia, istilah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki beberapa variasi redaksi pengertian tergantung pada fokus undang-undang atau peraturan yang mengaturnya. Berdasarkan dokumen sosialisasi pemerintah, berikut adalah variasi definisi MBR beserta sumber hukum resminya:
- Berdasarkan Peraturan Menteri PKP No. 5 Tahun 2025
MBR didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (Sumber: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasillan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah).
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016
MBR merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Rumah. (Sumber: Laman jdih.kemenkeu.go.id merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016).
- Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2011
MBR dijelaskan sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun (satuan rumah susun) umum. (Sumber: Laman perpajakan.ddtc.co.id merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun).
Rincian Batas Penghasilan MBR Berdasarkan 4 Zona Baru
Secara teknis, hasil kajian terbaru membagi kriteria batas penghasilan bulanan MBR ke dalam empat wilayah geografis sebagai berikut:
- Zona 1 (Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatera, NTB, dan NTT): Batas penghasilan maksimal ditetapkan sebesar Rp 8,5 juta per bulan untuk masyarakat yang belum menikah, dan maksimal Rp 10 juta per bulan bagi yang sudah menikah.
- Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali): Batas pendapatan bagi yang belum menikah maksimal Rp 9 juta per bulan, sedangkan untuk yang sudah menikah serta peserta Tapera dipatok maksimal Rp 11 juta per bulan.
- Zona 3 (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya): Batas penghasilan maksimal Rp 10,5 juta per bulan untuk kategori belum menikah, serta maksimal Rp 12 juta per bulan bagi yang sudah menikah maupun peserta aktif Tapera.
- Zona 4 (Jabodetabek): Batas pendapatan maksimal di wilayah metropolitan ini mencapai Rp 12 juta per bulan untuk yang belum menikah, serta maksimal Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah menikah maupun peserta aktif Tapera.
- Baca Juga: Aturan Baru MBR Jadi Acuan Pembebasan BPHTB dan PBG dalam Program 3 Juta Rumah
Insentif Tambahan: PBG 10 Hari dan Pembebasan BPHTB Lintas Domisili
Selain merombak batasan pendapatan, SKB dua menteri ini memuat sejumlah relaksasi regulasi guna memotong hambatan birokrasi dan menekan biaya perolehan rumah bagi masyarakat.
Pemerintah memangkas durasi proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi maksimal 10 hari kerja. Tidak hanya itu, biaya pengurusan PBG serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dihapus alias digratiskan total bagi seluruh masyarakat yang masuk dalam kategori MBR.
Fasilitas pembebasan BPHTB ini berlaku secara nasional tanpa terikat oleh kesamaan domisili pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli. Skema lintas wilayah ini memungkinkan seorang konsumen yang memiliki KTP Jawa Barat tetap bisa menikmati fasilitas BPHTB gratis saat membeli rumah subsidi yang berlokasi di wilayah Banten. Kebijakan ini diproyeksikan resmi berlaku dalam beberapa hari ke depan demi memacu realisasi penyediaan hunian nasional. (*)
