Jakarta, Propertyandthecity.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi terhadap HGU masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dari penelusuran terhadap kepemilikan perusahaan, sejumlah korporasi diketahui memiliki keterkaitan dengan investor asing.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima kelompok. Statusnya beragam, mulai dari pencabutan HGU seluruhnya, pencabutan sebagian, tidak diperpanjang, hingga tidak diberikan HGU.
Ini Rincian Penertiban HGU 11 Perusahaan
1. HGU Dicabut Seluruhnya
ATR/BPN merekomendasikan pencabutan seluruh HGU milik tiga perusahaan berikut:
- PT MIB – HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA – HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM – HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan mempertimbangkan sejumlah temuan, seperti luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran yang terjadi berulang kali, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
2. Tidak Diperpanjang
Penanganan kelompok kedua berlaku untuk PT BSLT dengan eks HGU seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Hak tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Pertimbangannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
3. Ditolak Penerbitan HGU & Izin Usaha
ATR/BPN memblokir seluruh pengajuan perizinan tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit. Ketiganya juga direkomendasikan untuk dicabut Izin Usaha Perkebunan (IUP)-nya melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian, yaitu:
- PT ANI – Lahan seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT BOS – Lahan seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER – Lahan seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Dengan demikian, ketiga perusahaan tersebut tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU maupun melanjutkan perizinan usaha perkebunannya.
4. Sebagian HGU Dicabut
PT SAE memiliki HGU seluas 1.510,26 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil evaluasi, area yang terbakar tercatat kurang dari 50%. Namun, perusahaan terbukti melanggar ketentuan terkait ketersediaan dan kelengkapan sarana pencegahan kebakaran sehingga dikenai pencabutan sebagian HGU.
5. Status HGU Tiga Perusahaan Masih Didalami
ATR/BPN masih melakukan pendalaman terhadap tiga perusahaan untuk menentukan besaran HGU yang akan dicabut, baik sebagian maupun seluruhnya.
Ketiga perusahaan tersebut meliputi:
- PT STP – HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare.
- PT API – HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare.
- PT JMS – HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Penertiban HGU Mengacu pada Sejumlah Regulasi
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga telah melalui beberapa tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
