Jakarta, Propertyandthecity.com – Program perumahan yang dikoordinasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencapai 1.790.081 unit hingga 15 Oktober 2026. Capaian ini terdiri atas pembangunan 1.103.918 unit rumah baru dan renovasi 686.163 unit rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait membahas capaian tersebut bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pertemuan itu juga membahas peta jalan (roadmap) perumahan untuk periode 2025–2029.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian PKP memiliki mandat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pelaksanaannya dilakukan melalui dua peran, yakni sebagai koordinator ekosistem perumahan dan sebagai pengampu program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PKP.
Melalui koordinasi ekosistem perumahan, target yang ditetapkan mencapai 360.112 unit pada 2025 dan 10 juta unit pada 2029. Adapun program yang dibiayai melalui APBN Kementerian PKP ditargetkan mencapai 35.912 unit pada 2025 dan 3 juta unit pada 2029.
Untuk mengejar target tersebut, Kementerian PKP menjalankan program pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Pelaksanaannya juga melibatkan pengembang, pemerintah daerah, dan masyarakat, baik melalui program pemerintah maupun inisiatif swadaya dan gotong royong.
Dari sisi pembiayaan, program perumahan tidak hanya mengandalkan APBN Kementerian PKP. Ada pula dukungan dari kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, hingga sektor swasta.
Program yang dibiayai melalui APBN Kementerian PKP meliputi Bedah Rumah, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penataan kawasan kumuh, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Adapun dukungan di luar anggaran kementerian mencakup Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Kredit Program Perumahan (KPP), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), program dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Dari sisi capaian, program melalui APBN Kementerian PKP mencatat realisasi sebanyak 62.579 unit pada 2025 dan 236.300 unit pada 2026. Adapun capaian melalui dukungan di luar APBN Kementerian PKP mencapai 789.831 unit pada 2025 dan 701.371 unit pada 2026.
Maruarar mengapresiasi masukan Bappenas dalam penyusunan peta jalan perumahan. Menurutnya, capaian yang sudah diraih tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, perbankan, hingga pengembang.
“Capaian pembangunan perumahan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ekosistem perumahan, mulai dari kementerian dan lembaga, perbankan, pengembang, hingga berbagai pihak yang turut berkontribusi. Kami berterima kasih kepada Bappenas atas masukan dan dukungannya untuk menyempurnakan peta jalan program perumahan ke depan.” ujar Maruarar, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (21/10).
Ia berharap penyusunan peta jalan dapat membuat pelaksanaan program lebih terarah, sekaligus menyelaraskan kebijakan dan sumber pembiayaan yang selama ini berjalan melalui berbagai pihak.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, penyediaan hunian layak bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai arahan Presiden. Karena itu, perencanaan yang disusun Bappenas perlu diterjemahkan oleh Kementerian PKP menjadi program yang bisa dijalankan di lapangan.
“Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat harus direncanakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan di seluruh Indonesia. Bappenas berperan dalam perencanaan makro, sementara Kementerian PKP menindaklanjutinya dalam program dan pelaksanaan di lapangan.” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas sejumlah hal yang masih perlu diperhatikan, mulai dari regulasi dan kelembagaan, pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga koordinasi antarpihak. Persoalan tersebut menjadi bagian dari penyusunan peta jalan agar program perumahan dapat berjalan sesuai target.
Selain itu, pertemuan turut membahas rencana pembangunan asrama mahasiswa Universitas Padjadjaran di Jatinangor untuk mendukung kebutuhan hunian mahasiswa.
