Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimis target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026 dapat tercapai. Keyakinan tersebut didorong oleh sejumlah proyek yang diproyeksikan mulai berkontribusi terhadap penyaluran rumah subsidi, termasuk pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta.
“Kita berusaha yang terbaik, kita berharap nanti lompatan itu salah satunya adalah dari Meikarta, itu rumah susun (subsidi),” ujar Ara di Jakarta, Selasa (28/7/26).
Ara menjelaskan, baik rumah tapak maupun rumah susun subsidi menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dibiayai melalui skema FLPP.
“Tentu ada rumah tapak ada rumah susun dan dua-duanya masuk ke dalam program 3 juta rumah dengan skema FLPP,” kata Ara.
Ia menambahkan, FLPP bukan merupakan program baru. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi penyaluran rumah subsidi terus menunjukkan tren peningkatan.
Pada 2023, penyaluran FLPP tercatat sebanyak 228.000 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 278.000 unit pada 2025. Sementara hingga pertengahan Juli 2026, realisasinya telah melampaui 102.900 unit.
Ara menegaskan, Program FLPP terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya penyaluran rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran dana FLPP hingga 23 Juli 2026 telah mencapai 111.537 unit rumah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, berdasarkan kategori pekerjaan, sebanyak 71.250 unit atau 63,88 persen dimanfaatkan oleh pekerja swasta. Posisi berikutnya ditempati pekerja wiraswasta sebanyak 19.254 unit atau 17,26 persen, disusul aparatur sipil negara (ASN) serta TNI/Polri sebanyak 10.944 unit atau 9,81 persen, dan kategori profesi lainnya sebanyak 10.089 unit atau 9,05 persen.
Heru mengatakan BP Tapera terus menjalankan amanat pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program KPR Sejahtera FLPP.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah diharapkan semakin memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
Salah satu kebijakan tersebut adalah penambahan tenor KPR Sejahtera FLPP dari sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi hingga 40 tahun, sehingga diharapkan dapat meringankan cicilan masyarakat dalam memiliki rumah pertama.
