Jakarta, propertyandthecity.com — Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) menilai pengelolaan tata air dan lingkungan yang terintegrasi menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko banjir di kawasan perumahan. Di sisi lain, setiap proyek hunian pada dasarnya telah melalui aturan dan persyaratan perizinan yang ketat sebelum pembangunan dilakukan.
Ketua Umum REI, Joko Suranto mengatakan setiap pengembang wajib memenuhi berbagai ketentuan teknis yang telah ditetapkan pemerintah dalam proses pembangunan kawasan hunian.
“Sebenarnya setiap pembangunan perumahan memiliki aturan dan syarat perizinan yang ketat, sehingga permasalahan seperti banjir seharusnya tidak terjadi,” kata Joko di Bandarlampung, dikutip Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, persoalan banjir di sejumlah kawasan perumahan juga kerap dipengaruhi kondisi sistem drainase di luar area proyek yang bukan menjadi kewenangan pengembang.
Karena itu, ia menilai penataan kota dan sinkronisasi infrastruktur menjadi faktor penting agar pembangunan hunian dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.
“Karena itu, kunci utamanya adalah perencanaan tata kota yang baik. Para pengembang juga siap dilibatkan dalam proses perencanaan agar bisa berkontribusi secara optimal,” ujarnya.
Di tengah dorongan pengembangan hunian yang lebih terintegrasi, REI juga memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan syariah. PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) dan REI resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan layanan perbankan syariah sekaligus memperkuat ekosistem hunian berkelanjutan di Indonesia.
Penandatanganan kerja sama dilakukan di Bandarlampung, Selasa (5/5/2026), bertepatan dengan peringatan HUT REI ke-54.
Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor, mengatakan sinergi tersebut bertujuan mendukung optimalisasi pembiayaan perumahan berbasis syariah melalui produk perbankan yang inovatif, transparan, dan sesuai prinsip syariah.
“Komitmen Bank BSN untuk menjadikan sektor properti sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah nasional, sejalan dengan peran REI dalam mendorong pengembang menghadirkan hunian berkualitas bagi masyarakat,” kata Alex di sela Penandatangaan MoU dengan REI dan menghadiri Puncak Acara HUT REI di Bandar Lampung, Selasa (5/5).
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan produk pembiayaan perumahan, edukasi dan sosialisasi bagi pengembang serta masyarakat, hingga dukungan terhadap proyek hunian yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah.
Menurut Alex, langkah ekspansi tersebut didukung kinerja keuangan Bank BSN yang terus tumbuh hingga Maret 2026. Penyaluran pembiayaan perseroan tercatat meningkat 22% menjadi Rp56,5 triliun dan telah menjangkau lebih dari 1,34 juta nasabah di seluruh Indonesia.
Sebagai bagian dari BTN Group, Bank BSN menargetkan penyaluran KPR subsidi sebanyak 73.700 unit sepanjang 2026 atau meningkat 34,8% dibanding realisasi tahun sebelumnya.
Untuk segmen KPR komersial, Bank BSN menawarkan margin mulai 2,65% fixed tiga tahun serta menghadirkan produk BSN Golden Deal yang mengintegrasikan kepemilikan rumah dengan investasi emas.
“Bank BSN ingin hadir bukan hanya saat rumah sudah siap dijual, tetapi juga sejak proses pengembangan proyek, pembiayaan lahan, hingga akhirnya rumah tersebut dimiliki oleh masyarakat,” ungkap Alex.
Selain pembiayaan, Bank BSN juga menyediakan dukungan infrastruktur digital melalui platform Bale Syariah by BSN yang hingga April 2026 mencatat volume transaksi Rp2,84 triliun dari 1,2 juta transaksi.
Perseroan turut menghadirkan layanan Cash Management System, payroll, Virtual Account, hingga QRIS untuk mendukung operasional para pengembang anggota REI.
Joko Suranto menambahkan kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota REI sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Kami berharap melalui kerja sama kedua belah pihak ini agar dalam penyaluran kredit ke anggota REI, kedua pihak bisa lebih profesional dan lebih baik,” ujar Joko.
Sementara itu, Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pengembang perumahan terus diperkuat agar pembangunan hunian dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan banjir di kemudian hari.
“Bandarlampung memiliki potensi besar, sehingga penataan yang baik akan memberikan hasil yang optimal. Namun saat ini masih banyak ditemukan perumahan yang tidak sesuai dengan data perizinan yang diajukan,” kata Eva.
Menurutnya, masih ada kawasan perumahan yang belum memiliki sistem drainase memadai sehingga meningkatkan risiko banjir di lingkungan sekitar. Karena itu, sejumlah izin pembangunan masih ditahan sementara waktu untuk proses evaluasi.
“Akibat dari itu beberapa izin pembangunan saat ini masih ditahan sambil dilakukan evaluasi. Harapannya, dengan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha, pembangunan perumahan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan pengembang adalah keberhasilan daerah, dan sebaliknya,” katanya.
 Dorong Perencanaan Tata Kota dan Drainase Terintegrasi){kind=link}