Jakarta, propertyandthecity.com — Pemerintah mulai mendorong perbaikan kualitas hunian di wilayah timur Indonesia. Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua ditargetkan direnovasi mulai Mei 2026. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi di daerah.
“Program ini akan menggerakkan ekonomi, tenaga kerja, toko bangunan, semen, pasir, genteng dan lainnya,” ujarnya saat kunjungan kerja di Sorong, dikutip dari keterangan resminya pada Selasa (28/4/26).
Menurut Maruarar, program renovasi rumah memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Aktivitas pembangunan dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran usaha di sektor bahan bangunan dan konstruksi.
Selain BSPS, pemerintah juga akan melakukan penataan tiga kawasan kumuh di Papua serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Di sisi lain, Maruarar menyoroti pelaksanaan sejumlah kebijakan yang belum berjalan optimal di daerah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak.
Dalam kunjungan kerja di Sorong, Maruarar juga menerima laporan terkait kondisi rumah warga yang masih memprihatinkan, khususnya di kawasan pesisir.
Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan pemerintah daerah, ditemukan masih banyak rumah yang belum pernah mendapatkan bantuan selama puluhan tahun.
“Ada yang sudah 30 tahun belum pernah mendapat bantuan. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Program renovasi ini akan mengacu pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga mengapresiasi peran Bank Rakyat Indonesia dalam penyaluran KUR Perumahan. Ia menilai tingginya serapan program tersebut menunjukkan komitmen dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat kecil.
Pemerintah berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata, baik dalam peningkatan kualitas hunian maupun pertumbuhan ekonomi di kawasan Tanah Papua.
