Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar pertemuan guna membahas potensi pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rumah susun (rusun) serta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset negara yang berpotensi dikembangkan, termasuk lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta yang dinilai strategis untuk pembangunan hunian vertikal.
“Saya merasa senang, tadi soal tanah kereta api yang ada di Jakarta, itu jelas merupakan aset negara dan sudah disampaikan seperti itu,” ujar Maruarar, Kamis (16/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintah akan segera mengadakan rapat lanjutan bersama sejumlah BUMN guna mempercepat optimalisasi pemanfaatan aset tersebut.
Selain itu, Maruarar menyebutkan bahwa Nusron Wahid akan menugaskan jajaran teknis di kementeriannya untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait status dan legalitas lahan yang akan digunakan, termasuk lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
“Besok Pak Nusron akan menugaskan dirjen untuk menjelaskan kepada teman-teman mengenai alasan-alasannya serta memastikan kejelasan status lahan, seperti yang ada di Tanah Abang yang merupakan aset negara,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Maruarar juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima data awal terkait potensi pembangunan rusun di sekitar 10 kota baru yang memiliki kebutuhan hunian tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Maruarar juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima data awal terkait potensi pembangunan rusun di sekitar 10 kota baru yang dinilai memiliki kebutuhan hunian tinggi bagi masyarakat.
“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya. Di Jawa Timur juga sudah diberikan datanya kepada kami,” jelas Maruarar.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan survei langsung ke lokasi-lokasi tersebut.
“Kemudian kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu,” tutup Maruarar.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang selama ini belum dimaksimalkan.
.){kind=link}