Jakarta, Propertyandthecity.com — Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu ribuan warga yang kehilangan hunian akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Kesepakatan itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 37.546 rumah yang rusak, mulai dari kategori ringan hingga hilang tersapu banjir.
“Data ini belum final, pendataan masih berjalan bersama Kementerian PUPR,” kata Suharyanto kepada Presiden.
Dana Rp60 juta tersebut akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak yang tak harus direlokasi. Model bantuan juga tidak diberikan dalam bentuk uang tunai untuk menghindari penyalahgunaan. Warga diperbolehkan menambah biaya sendiri bila menginginkan spesifikasi lebih tinggi.
“Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri,” ujar Kepala BNPB.
Prabowo merespons usulan tersebut dengan meminta evaluasi biaya berdasarkan kondisi ekonomi terkini, termasuk inflasi.
Huntara Dibangun TNI–Polri, Huntap Diserahkan ke Kementerian
Dalam kesempatan yang sama, BNPB mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) dilakukan oleh anggota TNI dan Polri melalui satuan tugas penanggulangan bencana. Sementara pembangunan huntap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Untuk huntara, pemerintah menyiapkan alokasi Rp30 juta per unit, dengan ukuran ruang 36 meter persegi lengkap dengan kamar, area MCK, dan fasilitas dasar lain.
Warga yang rumahnya rusak namun tetap dapat ditinggali akan memperoleh perbaikan langsung melalui satgas BNPB.
Kerusakan Capai Puluhan Triliun
Selain membahas bantuan pemulihan rumah, BNPB turut menyampaikan estimasi kerugian akibat bencana. Nilainya mencapai Rp51,82 triliun, dengan kemungkinan bertambah seiring finalisasi data.
Separuh dari total anggaran pemulihan dialokasikan untuk Provinsi Aceh. “Untuk Aceh saja dibutuhkan Rp25,41 triliun,” kata Suharyanto.
Sementara itu, dampak kerusakan di wilayah lain mencakup: Sumatra Utara: Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat: Rp13,52 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pemulihan layanan publik, percepatan santunan korban meninggal, jaminan logistik, serta percepatan masuknya fase rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang mulai pulih.
“Daerah yang sudah lebih stabil akan kami dahulukan untuk memasuki tahap rehabilitasi,” ucap Kepala BNPB.
Dalam rapat itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan pemulihan berjalan cepat, terukur, dan berkeadilan bagi seluruh warga terdampak. (*)
