Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pengalokasian program penataan kawasan kumuh dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai komitmen terhadap pemerataan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.
“Kita harus adil, menjaga Indonesia bersama. Tidak boleh menggunakan aturan yang berpihak. Harus ada aspek keadilan dalam penganggaran, terutama dalam alokasi program di setiap daerah,” ujar Ara dalam rapat internal Kementerian PKP pada Senin (29/7/2025).
Menteri Ara juga menyoroti adanya potensi intervensi politik dalam proses penataan kawasan kumuh. Menurutnya, tidak jarang kementeriannya menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah dan anggota DPR, terkait prioritas wilayah yang akan ditangani.
“Saya lihat dalam penataan kawasan kumuh, kadang ada tekanan dari kepala daerah maupun DPR. Tapi saya tegaskan, selama kalian menegakkan aturan dan adil, pasti saya lindungi,” katanya.
Untuk tahun anggaran 2026, Menteri Ara meminta agar program peningkatan kualitas sanitasi dan penataan kawasan difokuskan pada wilayah yang belum tersentuh pada 2025. Beberapa wilayah yang akan menjadi prioritas antara lain Papua, Aceh, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan satu wilayah di Pulau Jawa.
Dalam pelaksanaan program BSPS, ia menekankan pentingnya pengawasan oleh masyarakat dan pengaktifan saluran pengaduan “Lapor Benar PKP” guna mencegah pungutan liar dan penyimpangan.
“Bagaimana mencegah penyimpangan BSPS. Penting disosialisasikan tidak ada pungutan, ada lapor Benar PKP yang bisa menampung aduan dari masyarakat jika terjadi penyimpangan,” tegas Menteri Ara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menyebut total anggaran penataan kawasan kumuh tahun ini mencapai lebih dari Rp83 miliar. Penataan dilakukan berdasarkan tingkat kekumuhan, yaitu berat, sedang, dan ringan, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap wilayah.
Berikut rincian alokasi anggaran untuk 10 kawasan kumuh:
- Kawasan Pasle Nan Tigo, Padang (Sumbar) – Rp9,9 miliar (kumuh sedang), 28,23 Ha
- Pasar Lama Pulau Punjung, Dharmasraya (Sumbar) – Rp5,6 miliar (kumuh berat), 15,4 Ha
- Danau Dipo Bocah Balong, Rokan Hulu (Riau) – Rp7,7 miliar (kumuh ringan), 39,07 Ha
- Parit Baru, Kubu Raya (Kalbar) – Rp9,8 miliar (kumuh sedang), 19,92 Ha
- Jatimulya, Bekasi (Jabar) – Rp5,3 miliar (kumuh ringan), 29,03 Ha
- Jempol, Sumbawa (NTB) – Rp9,9 miliar (kumuh ringan), 18,23 Ha
- Banda, Maluku Tengah – Rp11,4 miliar (kumuh sedang), 24,67 Ha
- Dawanawajo, Sultra – Rp7,01 miliar (kumuh berat), 21,2 Ha
- Wiringtappareng, Wajo (Sulsel) – Rp9,5 miliar (kumuh ringan), 24,05 Ha
- Kota Gorontalo – Rp7 miliar (kumuh ringan), 19,23 Ha
Untuk program BSPS, Ditjen Fitrah menargetkan penanganan sekitar 45.000 rumah di berbagai daerah dengan total anggaran Rp1,1 triliun. Besaran bantuan bervariasi sesuai kebutuhan wilayah, dan tidak semuanya bernilai Rp20 juta per unit.
Baca juga:
• Ekonomi Melemah, Masyarakat Kota Alami Tekanan Konsumsi dan Kenaikan Kemiskinan
• ATR/BPN: Tanah Tak Digunakan Sesuai Peruntukan Bisa Diambil Negara Setelah 2 Tahun
