Purwakarta, Propertyandthecity.com — Pemerintah melepas 125 truk yang mengangkut 500.000 keping genteng produksi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Material tersebut akan digunakan untuk mendukung program perbaikan rumah di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Pelepasan truk dilakukan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kawasan Pasar Citeko, Plered, Jumat (2/10/2026).
Genteng yang dikirim telah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI dan akan dimanfaatkan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.
Tito mengatakan program gentengisasi dijalankan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mendorong penggunaan genteng pada rumah masyarakat sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produk industri dalam negeri.
“Ini atas perintah Presiden Bapak Prabowo untuk gentengisasi,” kata Tito.
Menurut data yang disampaikan Tito, sekitar 57 persen rumah di Indonesia telah menggunakan genteng. Rumah lainnya masih menggunakan berbagai jenis material atap, termasuk seng dan asbes.
Di Jawa Barat, tingkat penggunaan genteng tanah liat disebut telah mencapai sekitar 87 persen. Pemerintah akan mendorong distribusi produk dari sentra industri di Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan daerah yang belum banyak menggunakan genteng.
Menunjang perbaikan kualitas rumah
Program gentengisasi tidak hanya berkaitan dengan tampilan bangunan. Pemerintah menilai penggunaan genteng tanah liat dapat meningkatkan kenyamanan termal di dalam rumah karena material tersebut tidak menyerap dan memindahkan panas secepat atap berbahan logam.
Genteng juga dinilai tidak menghasilkan suara hujan sekeras atap seng. Penggunaannya sekaligus dikaitkan dengan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI.
“Bapak Presiden ingin agar rumah ini bagusnya dikasih genteng. Satu, adem, karena genteng tahan panas,” ujar Tito.
Pemerintah juga menempatkan penggunaan genteng tanah liat sebagai bagian dari upaya mempertahankan karakter arsitektur yang telah lama digunakan pada rumah-rumah di Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pengadaan genteng dalam jumlah besar tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material program perumahan. Pembelian produk lokal tersebut juga diharapkan menggerakkan kegiatan ekonomi di sentra industri genteng.
“Pemesanan genteng dalam skala besar ini memberikan dampak ekonomi instan bagi ekosistem masyarakat setempat,” kata Maruarar.
Menurut Maruarar, kegiatan ekonomi yang muncul mencakup produksi oleh perajin, penjualan material, serta jasa angkutan yang melibatkan pengemudi dan tenaga pendamping truk.
Dorong UMKM memenuhi SNI
Pemerintah mendorong perajin genteng meningkatkan mutu produk agar dapat memenuhi kebutuhan proyek perumahan dalam skala lebih besar. Dukungan tersebut dilakukan melalui edukasi, pendampingan sertifikasi, serta perluasan akses pembiayaan.
“UMKM ini dididik supaya naik kelas, supaya punya SNI yang tinggi. Ternyata mampu, tadinya tidak punya SNI, sekarang punya,” ujar Maruarar.
Berdasarkan data Kementerian PKP, terdapat empat produsen genteng di Purwakarta yang telah memperoleh sertifikasi SNI. Sebanyak 10 produsen lain disebut telah memenuhi aspek keandalan produk.
Sementara itu, di sentra genteng Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, terdapat 34 perajin yang telah memiliki sertifikasi SNI.
Plered dan Jatiwangi merupakan dua sentra produksi yang menjadi bagian awal pelaksanaan program gentengisasi. Pemerintah juga berharap peningkatan permintaan dapat menggerakkan sentra produksi lain, antara lain di Kebumen dan Yogyakarta.
Diawali dari Jatiwangi
Program gentengisasi sebelumnya dimulai dari Jatiwangi pada Maret 2026. Pada tahap awal, pemerintah melepas 14 truk yang mengangkut sekitar 75.000 keping genteng.
Baca Juga: Sukses Digelar, Ini Daftar Lengkap 55 Brand Terbaik Pemenang The People’s Choice 2026
Total pemesanan yang diumumkan ketika itu mencapai 24 truk, dengan komitmen transaksi sekitar Rp3 miliar. Pemesanan berasal dari program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pengembang perumahan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahap tersebut mengalokasikan perbaikan untuk 250 rumah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka merencanakan perbaikan terhadap 1.715 rumah tidak layak huni.
Program BSPS di Majalengka juga direncanakan menjangkau 900 rumah. Kebutuhan material dari sejumlah program tersebut diarahkan untuk menyerap produk perajin genteng lokal.
Pemerintah selanjutnya mendorong penggunaan genteng produksi UMKM pada rumah subsidi, rumah bantuan, dan kegiatan perbaikan rumah. Dengan langkah tersebut, belanja material program perumahan diharapkan ikut membentuk permintaan bagi industri genteng di daerah.
