Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah tengah membahas perkembangan program perumahan sekaligus mematangkan peta jalan pembangunan hunian nasional. Pembahasan ini mencakup capaian program pada 2025 dan 2026, serta sejumlah hal yang perlu diperkuat, mulai dari pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga koordinasi antarpihak.
Dalam pembahasan bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi program melalui APBN sebanyak 62.579 unit pada 2025 dan 236.300 unit pada 2026. Sementara itu, capaian melalui dukungan di luar APBN Kementerian PKP mencapai 789.831 unit pada 2025 dan 701.371 unit pada 2026.
Data tersebut menunjukkan bahwa penyediaan hunian tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Adapun dukungan dari perbankan, pengembang, pemerintah daerah, serta masyarakat juga berperan dalam mendorong pembangunan perumahan di Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi pihak Bappenas atas dukungan dalam penyusunan peta jalan perumahan. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem perumahan. Kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat agar program berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Capaian pembangunan perumahan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ekosistem perumahan, mulai dari kementerian dan lembaga, perbankan, pengembang, hingga berbagai pihak yang turut berkontribusi,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi.
Perencanaan yang matang juga dibutuhkan supaya kebijakan, program, dan sumber pembiayaan dapat saling mendukung dalam mencapai target pembangunan perumahan nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, penyediaan hunian layak bagi masyarakat perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Bappenas jua berperan menyusun perencanaan makro, sedangkan Kementerian PKP menerjemahkannya ke dalam program dan pelaksanaan di lapangan.
Dengan pembagian tugas tersebut, kebijakan pembangunan perumahan diharapkan dapat berjalan selaras dan manfaatnya dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah isu strategis seperti regulasi dan kelembagaan, skema pembiayaan, ketersediaan lahan, serta koordinasi dan sinkronisasi antarpihak yang menjadi fokus pembahasan peta jalan. Berbagai aspek ini perlu diselaraskan agar program perumahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat harus direncanakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan di seluruh Indonesia,” ujar Rachmat.
Selain perkembangan program dan penyusunan peta jalan perumahan, pertemuan tersebut juga membahas rencana pembangunan asrama mahasiswa Universitas Padjadjaran di Jatinangor. Rencana ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai penyediaan hunian yang mendukung kebutuhan mahasiswa.
