SLIK Dilonggarkan, Harapan Baru di Tengah Sulitnya Akses Rumah Subsidi

Jakarta, propertyandthecity.com — Di tengah upaya mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perhatian pemerintah kini tertuju pada satu titik krusial yang selama ini kerap menjadi penghambat: akses pembiayaan.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama ini menjadi penentu utama dalam proses persetujuan kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Di dalam sistem ini, seluruh rekam jejak keuangan seseorang tercatat, mulai dari kelancaran pembayaran hingga status kolektibilitas.

Namun di lapangan, sistem ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak calon pembeli rumah subsidi harus tertahan bukan karena tidak mampu mencicil, tetapi karena catatan SLIK yang belum sepenuhnya terbarui. Dalam beberapa kasus, informasi pelunasan kredit baru tercermin setelah waktu yang cukup lama.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai bahwa penyesuaian kebijakan SLIK akan memberikan dampak besar terhadap sektor perumahan.

“Kebijakan yang akan dikeluarkan OJK ini multiplier effect-nya di bidang perumahan khususnya rumah subsidi akan sangat besar sekali… Saya yakin akan ada pergerakan luar biasa,” ujarnya di Jakarta, (06/04/2026).

Ia juga menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek berantai terhadap perekonomian secara luas.

“Artinya ini bisa menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi terus meningkat: tenaga kerja akan meningkat, pergerakan perbankan, toko bangunan, toko material, dan seterusnya. Ini yang akan terjadi dengan kebijakan tersebut,” lanjutnya.

Di sisi lain, OJK merespons dengan membuka ruang penyesuaian dalam sistem SLIK. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kendala yang dihadapi di lapangan.

“Kami memahami apa yang menjadi concern tersebut sehingga kami akan menetapkan threshold informasi yang disampaikan dalam SLIK tidak dari nol,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini bahkan nilai kredit yang sangat kecil tetap tercatat dan berpotensi menghambat akses pembiayaan.

“Kalau sekarang satu rupiah, dua rupiah, tiga rupiah pun ada… ini adalah satu upaya kita untuk mendukung program dari Presiden RI,” tambahnya.

Selain itu, OJK juga melakukan perbaikan dari sisi teknis, khususnya terkait pembaruan data dalam sistem.

“Kalau orang sudah melakukan pelunasan informasinya itu lama munculnya di SLIK, bisa 1,5 bulan… ini kita pastikan nanti maksimal tiga hari,” jelas Friderica.

Hal ini juga diapresiasi oleh Pakar Properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, menurutnya saat ini banyak masyarakat yang ingin memiliki rumah terhambat oleh SLIK, begitupun pengembangnya. Bahkan menurut data, ada sekitar 70 persen pengajuan masyarakat yang ditolak perbankan lantaran jejak keuangannya kurang baik.

“Ini menjadi harapan yang baik untuk para pengembang, karena saat ini banyak terhambat ketatya SLIK sehingga banyak konsumen yang ditolak KPR. Saat ini tingkat rejection SLIK bisa mencapai 70 persen yang berpengaruh bagi cashflow pengembang,” ujarnya kepada redaksi propertyandthecity.com di Jakarta, (06/04/2026).

Di samping itu, Ali juga mengingatkan kepada pemberi kebijakan, jangan sampai adanya kebijakan pelonggaran ini malah justru menjadi beban bahkan risiko pada industri perbankan. “Namun demikian tentunya pelonggaran SLIK ini jangan sampai memberikan risiko bagi perbankan,” pungkasnya.

Dengan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian lebih cepat bagi masyarakat yang ingin mengajukan kredit, sekaligus membantu pengembang dan perbankan dalam proses verifikasi.

Langkah penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mendorong realisasi program perumahan nasional, termasuk target pembangunan 3 juta rumah. Dengan akses pembiayaan yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki hunian.

Meski demikian, di balik optimisme tersebut, tetap muncul pertanyaan tentang keseimbangan antara kemudahan akses dan pengelolaan risiko kredit. Di tengah dorongan percepatan, sistem keuangan tetap dituntut menjaga prinsip kehati-hatian.

Pada akhirnya, persoalan kepemilikan rumah tidak hanya bergantung pada ketersediaan unit, tetapi juga pada bagaimana sistem pembiayaan mampu menjangkau masyarakat secara lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. (*)

Anwar Tandjung

+ posts

Property And The City

Subscribe to newsletter

Property Update

Liputan Utama

Property Minds Games

Marketing Breakthrough

Business Management

Fashion In The City

Property Project

Property Trend

Travel and The City

Propertt And The City