Jakarta, Propertyandthecity.com – Pergantian pemimpin bank sentral hampir selalu mengundang perhatian pasar. Namun, pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia bukan hanya persoalan siapa yang akan menempati kursi tertinggi berikutnya. Peristiwa ini menjadi ujian terhadap kekuatan kelembagaan BI dalam menjaga kepercayaan publik, konsistensi kebijakan moneter, dan stabilitas ekonomi selama masa transisi.
Perry Warjiyo mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi pada Sabtu, 25 Juli 2026. Surat pengunduran dirinya diterima Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 26 Juli 2026. Hingga Senin, 27 Juli 2026, pemerintah belum menetapkan calon gubernur definitif karena proses pergantian baru dimulai.
“Belum. Dalam waktu satu hari ini dia langsung mau mengajukan calon definitif, kan belum,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin, (27/07/2026).
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru menyampaikan nama calon pengganti. Namun, kekosongan jabatan Gubernur BI juga tidak membuat bank sentral berjalan tanpa pemimpin.
Berdasarkan mekanisme dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti langsung menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI. Penetapan tersebut diputuskan melalui Rapat Dewan Gubernur pada Minggu, 26 Juli 2026.
Prasetyo menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan sementara sudah diatur dalam undang-undang. Posisi gubernur untuk sementara secara otomatis dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior sampai gubernur definitif ditetapkan.
Transisi otomatis itu penting karena bank sentral tidak memiliki ruang untuk mengalami kekosongan komando. Keputusan mengenai suku bunga, stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, sistem pembayaran, dan stabilitas sektor keuangan tetap harus berjalan meskipun proses politik pemilihan gubernur baru belum selesai.
Kebijakan BI Tidak Bergantung pada Satu Orang
Dalam pernyataan pertamanya setelah ditetapkan sebagai pejabat sementara, Destry menekankan bahwa arah kebijakan Bank Indonesia tidak ditentukan seorang diri oleh gubernur.
“Di Bank Indonesia, kepemimpinan ini adalah kolektif kolegial,” kata Destry dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurut Destry, seluruh anggota Dewan Gubernur akan melanjutkan tugas dan amanah Bank Indonesia secara bersama-sama. BI juga telah memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berjenjang, termasuk dalam Rapat Dewan Gubernur.
Pernyataan tersebut merupakan pesan penting kepada pasar. Pergantian figur di pucuk kepemimpinan tidak seharusnya serta-merta mengubah kerangka kebijakan moneter. Dalam institusi bank sentral yang sehat, kredibilitas semestinya melekat pada sistem, mandat, dan proses pengambilan keputusan, bukan hanya pada reputasi seorang gubernur.
Destry juga memastikan bahwa operasional dan kewenangan Bank Indonesia tetap berjalan selama masa transisi.
“Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang,” ujarnya.
Tugas tersebut mencakup menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pasar Menunggu Proses Pemilihan
Meski mekanisme pergantian sementara telah berjalan, masa transisi tetap menyimpan tantangan. Pasar akan mengamati seberapa cepat Presiden mengajukan calon gubernur definitif, bagaimana proses penilaiannya berlangsung, serta apakah figur yang dipilih mampu menjaga independensi dan kesinambungan kebijakan Bank Indonesia.
Kecepatan bukan satu-satunya ukuran. Penunjukan yang terlalu terburu-buru dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kedalaman proses seleksi. Sebaliknya, kekosongan kepemimpinan definitif yang berlangsung terlalu lama berpotensi memperbesar ketidakpastian, terutama ketika kondisi nilai tukar, inflasi, dan perekonomian global bergerak dinamis.
Dalam periode sementara, Destry dan anggota Dewan Gubernur perlu membuktikan bahwa koordinasi kelembagaan tetap solid. Tantangannya bukan hanya memastikan operasional BI terus berjalan, tetapi juga menjaga agar komunikasi kebijakan tetap konsisten dan dapat dipahami pasar.
Koordinasi dengan pemerintah tetap diperlukan, terutama ketika kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan saling memengaruhi. Namun, koordinasi tersebut harus ditempatkan dalam batas kelembagaan yang jelas.
Bank Indonesia memang perlu bersinergi dengan agenda ekonomi nasional. Akan tetapi, kredibilitas bank sentral tetap bergantung pada kemampuannya mengambil keputusan berdasarkan data, kondisi ekonomi, dan kepentingan stabilitas jangka panjang.
Institusi Lebih Penting daripada Figur
Pengunduran diri Perry Warjiyo menghadirkan pertanyaan besar mengenai arah kepemimpinan Bank Indonesia. Namun, ujian sesungguhnya bukan hanya terletak pada nama yang nantinya dipilih sebagai pengganti.
Hal yang lebih menentukan adalah apakah transisi ini mampu membuktikan bahwa Bank Indonesia tetap bekerja secara konsisten, profesional, independen, dan dapat diprediksi.
Apabila mekanisme kelembagaan berjalan baik, pergantian kepemimpinan dapat menjadi bukti bahwa Bank Indonesia tidak bergantung pada satu figur. Sistem tetap bekerja meskipun orang yang berada di pucuk pimpinan berganti.
Sebaliknya, apabila pemilihan gubernur baru dipenuhi kepentingan jangka pendek, tekanan politik, atau ketidakjelasan arah kebijakan, risiko terhadap kepercayaan pasar akan jauh lebih besar daripada pergantian figur itu sendiri. (*)
