Jakarta, propertyandthecity.com — Dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali diwarnai oleh pengajuan kebutuhan anggaran baru serta penataan sistem keamanan modern. Di saat yang sama, Kementerian Keuangan membeberkan rencana pemetaan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang dipastikan bakal absen dari ibu kota baru tersebut.
Berikut adalah tiga laporan utama mengenai kelanjutan megaproyek IKN dan kebijakan finansial nasional per Juli 2026:
1. Otorita IKN Ajukan Tambahan Rp15 Triliun untuk Operasional 2027
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran indikatif sekitar Rp6 triliun untuk melanjutkan pembangunan fisik IKN pada tahun anggaran 2027. Anggaran ini merupakan bagian dari skema proyek tahun jamak (multiyears) lintas tahun (batch 1, 2, dan 3) dari periode 2025 hingga 2028 dengan total nilai kumulatif mencapai Rp48 triliun.
Meski demikian, Basuki mengusulkan tambahan dana sebesar Rp15 triliun kepada Komisi II DPR RI dalam rapat kerja terbaru. Ia menegaskan, dana tambahan tersebut murni ditujukan guna menyokong pemenuhan kebutuhan operasional lembaga, bukan alokasi proyek di luar rencana dasar.
“Dana pembangunan yang telah dialokasikan akan digunakan untuk mendukung proyek kawasan pemerintahan, termasuk hunian bagi lembaga yudikatif dan legislatif,” kata Basuki di IKN, Senin, 6 Juli 2026. Sebanyak 45 unit menara (tower) hunian dijadwalkan rampung secara bertahap hingga 2028 untuk menyokong pemindahan aparatur negara.
2. Menkeu Purbaya Tepis Peluang IKN Jadi Pusat Finansial Internasional: “Terlalu Sepi”
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah tengah mematangkan lokasi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Korporasi keuangan global ini direncanakan bakal didirikan di dua hingga tiga titik strategis, dengan Provinsi Bali sebagai wilayah prioritas pertama.
Saat dikonfirmasi mengenai potensi penempatan PFII di Kalimantan Timur, Purbaya menepis peluang tersebut karena menilai kawasan ibu kota baru belum memadai dari segi ekosistem bisnis global. “Mungkin enggak, terlalu sepi di IKN,” tutur Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Pemerintah berencana mengoptimalkan wilayah yang sudah mapan secara infrastruktur dasar demi efisiensi dan kenyamanan investor asing. Selain kesiapan sarana fisik, Kementerian Keuangan kini tengah mempelajari berbagai skema insentif perpajakan internasional agar PFII memiliki daya saing yang kuat di tingkat global.
Baca Juga: Plafon Kredit Program Perumahan Naik Jadi Rp50 Triliun, Ini yang Perlu Diketahui Calon Penerima
3. Jamin Keamanan Konsep Smart City, 600 Bintara Polri Siap Kepung Polresta IKN
Sektor keamanan di kawasan inti pemerintahan baru mulai diperkuat melalui penyiapan sedikitnya 600 personel bintara Polri. Ratusan polisi muda ini diproyeksikan menjadi pilar utama sistem keamanan modern (smart security) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Endar Priantoro, menjelaskan bahwa 600 personel bintara khusus ini dilatih untuk mengoperasikan instrumen teknologi mutakhir, mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), kamera pengawas (CCTV), kamera tubuh (body worn camera), hingga pusat komando (command center) terintegrasi.
Saat ini, karena Markas Polresta IKN masih dalam tahap pengerjaan fisik dan ditargetkan rampung pada 2027, pelayanan operasional harian diwadahi di markas sementara dengan dukungan 80 personel awal di bawah komando kepala polresta definitif. Basuki Hadimuljono menyambut baik langkah korporasi Polri ini guna mempercepat penyelesaian berbagai konflik kemasyarakatan yang berpotensi muncul seiring laju pembangunan kota. (*)
.){kind=link}