Denpasar, propertyandthecity.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memprioritaskan mitigasi risiko yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.
Langkah ini disampaikan AHY dalam Forum Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Sanur, Bali, Senin, (11/11/2024), yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan BUMN dan kementerian.
“Kami ingin mengawal dan memperbaiki kinerja pembangunan di berbagai sektor,” ujar Menko Infra AHY.
Ia menguraikan sejumlah risiko yang sering kali memperlambat pembangunan, termasuk risiko konstruksi, sosial, hukum, serta tantangan terkait ketersediaan lahan, tenggat waktu, dan perencanaan yang kurang matang.
AHY menegaskan bahwa kekurangan pada tahap feasibility study (FS) berpotensi memicu anggaran membengkak, terlebih jika terjadi kebocoran atau inefisiensi akibat kurangnya integrasi sejak awal.
Baca Juga: SIG Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dengan Semen Hijau
“Anggaran bisa membengkak jika FS tidak lengkap, belum lagi potensi inefisiensi yang muncul karena perencanaan kurang terintegrasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan agar proyek-proyek besar seperti pembangunan bandara, dermaga, hingga waduk yang menunjang sektor pertanian dapat selesai tepat waktu dan sesuai target.
Sebagai Menko Infra, AHY mengoordinasi lima kementerian teknis, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
AHY juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan proyek pembangunan berdampak positif bagi masyarakat dan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Jangan sampai ada proyek besar yang menelan anggaran besar namun tidak optimal dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.
Pada forum bertajuk “Mengakselerasi Pembangunan Nasional dan Forum Implementasi Manajemen Risiko 2024” yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), AHY dan para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat pengawasan demi pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien di seluruh Indonesia. (ed/AT/Ant).
 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memprioritaskan mitigasi){kind=link}