Perluas Pasar Uang Syariah, BSI Teken Kerja Sama dengan 16 Bank Terkait Dua Hal Ini

Jakarta, Propertyandthecity.com — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI memperluas kerja sama dengan 16 bank untuk memperkuat transaksi lindung nilai dan pengelolaan likuiditas berbasis syariah dalam denominasi rupiah maupun valuta asing.

Kerja sama tersebut mencakup dua instrumen berbeda, yakni Perjanjian Induk Lindung Nilai Syariah dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank atau SiPA.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta. Forum yang diselenggarakan Bank Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pembiayaan syariah dengan kebutuhan sektor riil.

Sebanyak 16 mitra perbankan yang terlibat meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Mega Syariah, Maybank Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Aladin Syariah dan BCA Syariah.

Kerja sama juga melibatkan Bank Nano Syariah serta unit usaha syariah CIMB Niaga, Bank Sulselbar, Bank Jatim, OCBC, Bank Jakarta dan Bank Sumut. Dua bank di antaranya menjadi mitra baru dalam transaksi SiPA.

Mengurangi Risiko Perubahan Nilai Tukar

Perjanjian Induk Lindung Nilai Syariah menyediakan kerangka hukum bagi pelaksanaan transaksi lindung nilai atau hedging yang mengikuti prinsip syariah.

Instrumen tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko akibat perubahan nilai tukar, terutama bagi bank dan nasabah yang mempunyai transaksi dalam valuta asing. Risiko kurs dapat muncul dalam kegiatan perdagangan internasional, investasi, pengadaan barang impor maupun pembayaran kewajiban dalam mata uang asing.

Direktur Treasury and International Banking BSI Firman Nugraha mengatakan kerja sama tersebut diharapkan mendukung operasi moneter sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah.

“Langkah tersebut diharapkan mendukung efektivitas Operasi Moneter Syariah, memperkuat transmisi kebijakan moneter syariah, serta mendorong ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Firman kepada wak media.

Kerangka perjanjian yang seragam dapat membuat transaksi lindung nilai lebih mudah dilaksanakan antarlembaga. Namun, instrumen tersebut bukan sarana untuk berspekulasi terhadap pergerakan mata uang. Fungsi utamanya adalah mengendalikan risiko atas transaksi atau kewajiban yang memang sudah ada.

SiPA untuk Mengelola Likuiditas Antarbank

Kerja sama kedua menyangkut pengembangan SiPA, yaitu instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah atau PUAS.

SiPA digunakan bank untuk menempatkan dan mengelola dana antarlembaga. Instrumen ini membantu bank yang memiliki kelebihan likuiditas menempatkan dananya, sekaligus menyediakan sumber pendanaan bagi bank yang memerlukan likuiditas dalam jangka tertentu.

Addendum perjanjian yang ditandatangani para pihak memperluas transaksi SiPA agar dapat dilakukan dalam valuta asing, tidak hanya rupiah. Perluasan denominasi tersebut memberi ruang lebih besar bagi bank syariah dalam mengelola kebutuhan mata uang asing.

Keberadaan instrumen likuiditas yang aktif menjadi penting karena bank tidak selalu memiliki posisi dana yang sama. Pada satu periode, sebuah bank dapat mencatat kelebihan dana, sedangkan bank lain membutuhkan likuiditas untuk memenuhi transaksi atau menjaga struktur pendanaannya.

Pasar antarbank yang lebih dalam memungkinkan dana berputar lebih efisien. Sebaliknya, pasar yang dangkal dapat membuat bank hanya bergantung pada sedikit instrumen atau mitra transaksi sehingga pengelolaan likuiditas menjadi kurang fleksibel.

Tidak Langsung Menambah Pembiayaan Sektor Riil

Kerja sama ini memperkuat infrastruktur pasar keuangan, tetapi tidak dapat langsung diperlakukan sebagai tambahan pembiayaan bagi konsumen, UMKM, pengembang maupun proyek properti.

Perjanjian lindung nilai dan SiPA bekerja pada level pengelolaan risiko serta likuiditas antarbank. Dampaknya terhadap pembiayaan sektor riil bersifat tidak langsung.

Likuiditas yang lebih terkelola dapat memperkuat kemampuan bank menjalankan fungsi intermediasi. Instrumen lindung nilai juga dapat membantu bank dan nasabah korporasi mengurangi ketidakpastian biaya ketika mempunyai eksposur valuta asing.

Dalam sektor properti dan konstruksi, manfaat tersebut dapat terasa pada perusahaan yang menggunakan material, peralatan atau pembiayaan dalam mata uang asing. Perubahan kurs yang tajam dapat meningkatkan biaya proyek dan mengganggu perhitungan arus kas.

Namun, kerja sama antarbank ini belum berarti bunga atau margin pembiayaan properti otomatis turun. Biaya pembiayaan tetap dipengaruhi oleh kualitas kredit, biaya dana, risiko proyek, kondisi pasar, kebijakan bank dan profil calon debitur.

Efektivitas Harus Terlihat dari Volume Transaksi

Ukuran keberhasilan kerja sama bukan semata-mata jumlah bank yang menandatangani perjanjian. Efektivitasnya harus terlihat dari frekuensi dan volume transaksi, penambahan pelaku aktif, efisiensi harga serta kemampuan instrumen tersebut menjaga likuiditas pada saat pasar bergejolak.

Transparansi mengenai volume transaksi aktual juga diperlukan untuk menilai kedalaman pasar. Komitmen kerja sama belum selalu berarti seluruh fasilitas langsung digunakan secara aktif oleh setiap bank.

Bank Indonesia menyatakan pendalaman pasar keuangan syariah dilakukan melalui pengembangan instrumen dan infrastruktur, perluasan basis investor, penguatan regulasi serta pengembangan manajemen likuiditas.

Dengan masuknya lebih banyak bank, pasar uang syariah berpeluang memiliki transaksi yang lebih beragam dan likuid. Tantangan berikutnya adalah memastikan instrumen tersebut benar-benar digunakan, memiliki harga kompetitif, dan mendukung penyaluran pembiayaan yang produktif. (*)

Anwar Tandjung

+ posts

Property And The City

Subscribe to newsletter

Property Update

Liputan Utama

Property Minds Games

Marketing Breakthrough

Business Management

Fashion In The City

Property Project

Property Trend

Travel and The City

Propertt And The City