Bagaimana realisasi program pembangunan sejuta rumah tahun 2020 lalu?
Pembangunan program sejuta rumah untuk masyarakat per 31 Desember 2020 mencapai 965.217 unit. Rinciannya untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 772.324 unit dan rumah untuk non-MBR 192.893 rumah. Pembangunan rumah
MBR mencapai 80% dari total capaian sedangkan sisanya 20% untuk rumah non MBR. Capaian Program Sejuta Rumah tahun 2020 tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan di Indonesia. Kementerian PUPR berharap kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan Program Sejuta Rumah ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk tahun 2021.
Bagaimana grafik atau tren realisasi program sejuta rumah sejak dicanangkan akhir April 2015 lalu?
Total selama tahun 2015 hingga akhir 2020 jumlah capaian program satu juta rumah sebesar 5.765.387 unit. Sebagian besar untuk membangun rumah MBR, yaitu sebanyak 4.204.648 unit, sisanya nonMBR sebanyak 1.560.739 unit. Tren yang terjadi sebelum pandemi, grafiknya selalu naik. Sejak 2015-2019 rerata prosentase naik 10-15 persen. Namun tahun 2020 lalu sejak pandemi melanda Indonesia, capaian program sejuta rumah menurun dari 1,25 juta rumah pada 2019 menjadi 965 ribuan unit rumah pada 2020.
Seperti apa capaian kinerja subsidi perumahan selama tahun 2019 dan 2020?
Capaian subsidi perumahan tahun 2020 menurun 20% jika dibandingkan tahun 2019. Tahun 2019 masih bisa mencapai 412.922 unit dengan nilai realisasi tembus Rp12 triliun, sedangkan tahun 2020 nilainya sekitar Rp10,1 triliun untuk 331.236 unit rumah subsidi.
Jika dirangkum sejak 2015-2020, subsidi rumah dengan skema FLPP mencapai 403.748 unit, skema SSB 805.511 unit, skema BP2PT 6.538 unit dan skema SBUM 837.476 unit.
Bagaimana gambaran kerja keras/upaya seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan sehingga bisa meningkatkan capaian program perumahan di tahun lalu?
Pemerintah terus mendorong program sejuta rumah melalui beberapa strategi, salah satunya adalah penyederhanaan kemudahan perizinan dan non perizinan pembangunan perumahan MBR. Kedua, pasokan lahan juga harus kuat, termasuk pencadangan lahan, konsolidasi tanah, pemanfaatan aset tanah negara dan alokasi lahan perumahan dalam RT/RW. Ketiga, terkait penerapan program penyediaan seperti rumah susun sewa, rumah khusus, rumah swadaya dan PSU perumahan. Sistem pembiayaan juga harus mudah seperti KPR FLPP, SSB, SBM dan BP2PT. Ke empat tentu saja dukungan kebijakan dan
regulasi pada hunian berimbang, PP Perumnas, rumah bebas PPN, pembiayaan sekunder perumahan, program subsidi KPR dan jaminan bebas asuransi untuk rumah bersubsidi.
Dari kalangan pengembang, masyarakat dan CSR, untuk rumah MBR sudah membangun berapa unit sampai akhir 2020 lalu?
Capaian pembangunan dari kalangan pengembang, masyarakat dan CSR sepanjang tahun 2020 sebanyak 397.280 unit. Sementara sejak 2015-2020 totalnya mencapai 2.376.805 unit rumah.
Lima kawasan yang menjadi fokus realisasi pembangunan rumah subsidi?
KPR Bersubsidi dilaksanakan pada seluruh provinsi di Indonesia, dan kinerjanya bervariasi berdasarkan demand dan supply KPR bersubsidi. Namun, peta sebaran realisasi bantuan paling besar ada di Jawa Barat (474.005 unit), Banten (124.776 unit), Jawa Timur (88.614 unit), Jawa Tengah (71.097 unit) dan Kalimantan Selatan (69.574 unit).
Apakah Program Sejuta Rumah masih akan menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo?
Arah kebijakan sektor perumahan tahun 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Juga mengembangkan pemukiman yang sehat dan produktif, termasuk pengembangan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, persampahan dan lainnya adalah fokus program 2021 yang digagas oleh Presiden Jokowi. Tentu program Sejuta Rumah akan didukung penuh oleh pemerintah.
Tahun 2021, target penyaluran rumah bersubsidi seperti apa?Mohon rinciannya.
Alokasi anggarannya tentu tiap skema berbeda besaran nilainya. Untuk penyaluran FLPP targetnya 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun. Sedangkan BP2PT, berdasarkan rencana penyaluran bank pelaksana alokasinya sebesar Rp758 miliar untuk 18.950 unit rumah.
Untuk membayar SSB ulang tahun sebanyak 859.582 unit alokasi anggarannya sekitar Rp5,96 triliun. Skema SBUM untuk penerbitan 2021 Rp4 juta termasuk untuk kawasan Papua dan Papua Barat dengan uang muka sebesar Rp10 juta, anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp630 miliar untuk 157.500 unit rumah. Sementara target bantuan pembiayaan perumahan Tapera di 2021 sebanyak 51.000 unit.
Pada triwulan pertama tahun 2021, sudah mencapai berapa unit rumah di seluruh Indonesia?
Meskipun pandemi Covid-19 belum usai, Program Sejuta Rumah tetap berjalan. Realisasi program ini terus meningkat, pada akhir Januari mencapai 17.470 unit lalu naik 29.757 unit pada akhir Februari dan 164.071 unit pada akhir Maret 2021.
Pembangunan rumah untuk MBR tercatat 47.386 unit dan pemerintah daerah sebanyak 1.353 unit. Pengembang juga telah membangun rumah 94.684 unit, sementara masyarakat membangun rumah secara mandiri 3.343 unit.
Untuk rumah non-MBR, dibangun oleh pengembang perumahan 8.256 unit dan masyarakat sendiri 9.049 unit. Pengembang perumahan dan masyarakat berperan dalam pembangunan rumah MBR dan non-MBR baik rumah subsidi maupun komersial. Kami juga berharap pengembang tetap memberikan dukungan baik dalam pembangunan fisik rumah maupun data hasil pembangunan perumahan yang telah dilaksanakan. Kami optimis angka ini akan terus meningkat seiring dengan pembangunan rumah untuk masyarakat di mana kebutuhannya semakin meningkat.
Apa kendala di lapangan terkait pembangunan rumah murah?
Paling utama adalah terbatasnya lahan yang murah, terutama di wilayah perkotaan.
Sumber pendanaan untuk penyediaan perumahan juga menjadi tantangan bersama. Pemerintah sedang mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan. Mahalnya bahan bangunan, khususnya di wilayah Indonesia Timur dikarenakan sumber bahan baku yang jauh dari lokasi pembangunan menjadi kendala berikutnya. Pemerintah juga tengah fokus pada pengawasan penyelenggaraan pembangunan rumah karena kualitasnya yang belum begitu baik, apa adanya. Tingginya kompleksitas masalah perkotaan dan tingginya kebutuhan hunian tidak berbanding lurus dengan kemampuan pelaku pembangunan yang masih terbatas juga menjadi tantangan ke depan. ●
[Andrian Saputri]
