Top 5 This Week

Related Posts

Jakarta Selatan Masih Minta Warga Lapor Bedah Rumah, Daerah Lain Antre Ribuan Unit

Jakarta, Propertyandthecity.com — Pemerintah Kota Jakarta Selatan masih meminta warga melaporkan rumah tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan Program Bedah Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seruan itu menarik perhatian ketika di sejumlah daerah lain kebutuhan renovasi rumah justru telah menumpuk jauh di atas kemampuan penanganan tahunan.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin meminta warga yang tinggal di rumah tidak layak huni melapor melalui RT, RW, lurah, camat, bahkan langsung kepadanya.

“Bagi saudara-saudara kita yang kondisi rumahnya tidak layak huni, tolong segera diinformasikan,” ujarnya di Jakarta.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 rumah tidak layak huni secara nasional.

Jakarta memperoleh alokasi 10.300 unit, sedangkan Jakarta Selatan mendapat jatah sekitar 2.000 unit. Menariknya, Kementerian PKP masih mempersilakan pemerintah maupun masyarakat menyampaikan usulan tambahan.

Kondisi itu berbeda dengan sejumlah daerah yang sejak awal telah memiliki daftar kebutuhan jauh lebih besar.

Di Lombok Timur, misalnya, pemerintah daerah mencatat sekitar 21.000 rumah tidak layak huni. Namun, bantuan pemerintah pusat pada 2026 baru mencakup 1.412 unit, ditambah sekitar 106 unit dari APBD kabupaten. Artinya, jumlah yang dapat ditangani tahun ini hanya sebagian kecil dari kebutuhan yang tercatat.

Selain persoalan kuota, sekitar 1.900 data calon penerima di Lombok Timur masih harus diverifikasi karena terdapat persoalan sinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Perbaikan data ke pusat disebut dapat memakan waktu tiga hingga enam bulan.

Baca Juga: BP Tapera Cek Langsung Rumah Subsidi di Aceh, Soroti Keterhunian dan Kondisi Rumah

Ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan penanganan juga terlihat dalam perencanaan Kabupaten Pasangkayu. Dokumen pembangunan daerah mencatat 4.979 unit usulan rumah layak yang masih perlu ditangani secara bertahap. Dokumen tersebut bahkan menyebut perlunya memprioritaskan usulan yang belum memperoleh alokasi anggaran.

Di Kota Yogyakarta, pengalaman penerima bantuan di bantaran Sungai Code juga memperlihatkan bahwa lolos program tidak selalu terjadi pada pengajuan pertama. Salah seorang penerima mengatakan telah beberapa kali mengajukan bantuan sebelum akhirnya memperoleh program bedah rumah pada 2026.

Masalahnya Bukan Sekadar Mendaftar

Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan bedah rumah nasional tidak hanya berkaitan dengan apakah warga sudah mengajukan atau belum.

Setelah usulan masuk, masih terdapat tahapan verifikasi data, kelayakan bangunan, status tanah, kesesuaian tata ruang, hingga ketersediaan kuota anggaran.

Di Biak Numfor, misalnya, pemerintah daerah pada awal 2026 bahkan harus melakukan sinkronisasi data dengan BPS dan Dinas Sosial. Data kependudukan yang tidak sesuai dapat menyebabkan usulan otomatis tertolak dalam sistem DTSEN.

Karena itu, ajakan Pemerintah Kota Jakarta Selatan agar warga terus mengajukan bantuan menunjukkan satu sisi persoalan. Pada sisi lain, sejumlah daerah telah memiliki basis kebutuhan besar, tetapi tetap harus berhadapan dengan keterbatasan kuota dan panjangnya proses verifikasi.

Jakarta Selatan Dapat 2.000 Unit

Untuk menerima bantuan di Jakarta Selatan, Kementerian PKP menyebut warga cukup melampirkan surat pernyataan menempati rumah yang ditandatangani pemilik dan diketahui lurah.

Status tanah keluarga atau tanah warisan yang belum memiliki sertifikat formal disebut tidak otomatis menggugurkan calon penerima.

Namun, rumah tidak boleh berdiri di lokasi yang melanggar rencana tata ruang, seperti sempadan sungai atau lahan milik pihak lain.

Kementerian PKP menyebut terdapat tiga kategori kerusakan yang menjadi dasar pengajuan dan calon penerima cukup memenuhi salah satunya. Faktor kesehatan juga masuk dalam penilaian, termasuk penggunaan atap asbes.

Dengan target nasional 400.000 unit, tantangan program bedah rumah pada akhirnya bukan semata mencari calon penerima. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan usulan yang telah bertahun-tahun masuk dari berbagai daerah dapat dikonversi menjadi realisasi pembangunan secara lebih cepat dan proporsional. (*)

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles