Jakarta, Propertyandthecity.com – Masyarakat yang kehilangan sertifikat tanah tidak bisa langsung mendapatkan dokumen pengganti. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui melalui Kantor Pertanahan (Kantah), salah satunya pengambilan sumpah oleh pemegang hak kepada Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengambilan sumpah menjadi bagian penting dalam proses penerbitan sertifikat pengganti untuk memastikan keterangan kehilangan yang disampaikan pemohon dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa tahapan ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan dalam proses penggantian sertifikat.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertifikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi dikutip dari keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).
Menurut Asnaedi, pengambilan sumpah dilakukan untuk memastikan bahwa sertifikat tanah memang benar-benar hilang dan bukan sekadar dinyatakan hilang oleh pemohon. Karena, ada kemungkinan sertifikat tersebut sebenarnya masih berada di tangan pihak lain karena adanya hubungan hukum tertentu.
Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertifikat pengganti juga harus melalui pengumuman. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan apabila memiliki dasar yang jelas.
Masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila keberatan yang disampaikan dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Kantah untuk menolak penerbitan sertifikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, kehilangan dokumen fisik sertifikat tanah tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah tersebut. Penerbitan sertifikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta kepentingan pihak lain.
Sertifikat Rusak Juga Bisa Diganti
Penggantian sertifikat tidak hanya berlaku bagi dokumen yang hilang. Sertifikat yang mengalami kerusakan akibat rayap, kebakaran, atau banjir juga dapat diajukan untuk mendapatkan dokumen pengganti.
Namun, proses penerbitannya tetap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan kondisi dokumen yang dimiliki pemegang hak.
Sementara itu, bagi pemegang Sertifikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data kepemilikan ikut hilang. Data sertifikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga masyarakat dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan Sertifikat Elektronik.
Oleh karena itu, Asnaedi mengimbau masyarakat yang kehilangan atau memiliki sertifikat tanah dalam kondisi rusak agar segera mengurus dokumen pengganti melalui Kantah.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertifikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.





















