Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan pentingnya kemudahan regulasi dalam pembiayaan perumahan untuk mendukung target pembangunan tiga juta rumah setiap tahun.
Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Presiden dan Menteri PKP hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat,” kata Erick, Rabu, dilansir dari antara, (27/11/2024).
Erick menggarisbawahi peran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) dalam mendukung program ini. Menurutnya, BTN perlu mendapatkan pendanaan yang memadai agar mampu mencapai target pembangunan perumahan.
“Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Tapi kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa?” ujar Erick.
Kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah dijalin untuk menghadirkan hunian rakyat berkualitas. Salah satu inovasinya adalah menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.
“Salah satu yang kita sepakati waktu itu adalah bagaimana mortgage bisa sampai 30 tahun. Yang kedua, ada perumahan rakyat versi apartemen dengan harga Rp270 juta,” jelas Erick.
Peninjauan Proyek TOD di Depok dan Jakarta
Erick Thohir bersama Ketua Dewan Penasihat Perumahan Nasional Maruarar Sirait baru-baru ini mengunjungi proyek perumahan berbasis transit oriented development (TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok, dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.
Proyek TOD ini, yang digarap oleh Perumnas, memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan moda transportasi publik.
“Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan aset negara untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan hunian yang terjangkau,” kata Erick.
TOD di Manggarai Akan Jadi Proyek Terbesar
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan bahwa proyek TOD akan diperluas ke berbagai wilayah lain, seperti Manggarai (Jakarta), Gubeng (Surabaya), dan Kiara Condong (Bandung). TOD Manggarai direncanakan menjadi yang terbesar dengan luas lahan mencapai 60 hektare.
“Selain Manggarai, kami juga menargetkan TOD di Gubeng dengan luas 12 hektare,” ungkap Kartika.
Meski demikian, pembangunan TOD di Manggarai membutuhkan waktu lebih lama karena memerlukan proses sosialisasi dengan warga setempat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
Proyek TOD dan kemudahan regulasi diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak bagi masyarakat, sejalan dengan visi pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (*)