Jakarta, Propertyandthecity.com – Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025 merupakan salah satu bencana hidrometeorologi terbesar dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 6 Desember 2025 tercatat 883 korban meninggal dunia, 520 orang hilang, dan lebih dari 4.200 orang luka-luka.
Peristiwa ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrem, tetapi melibatkan rangkaian faktor alami dan antropogenik yang saling memperkuat. Tulisan ini menyintesiskan pandangan para ahli kebencanaan, klimatologi, hidrologi, kehutanan, dan tata ruang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menjelaskan mekanisme penyebab, eskalasi dampak, dan arah mitigasi berbasis ilmu pengetahuan.
Bencana sebagai Peristiwa Multikausal
Para pakar sepakat bahwa bencana ini tidak dapat dijelaskan oleh satu penyebab tunggal. Alih-alih, ia merupakan pertemuan antara hazard (ancaman), vulnerability (kerentanan), dan rendahnya capacity to respond. Dr. Annisa Trisnia Sasmi (Universitas Muhammadiyah Surakarta) menegaskan bahwa “banjir berskala besar hampir tidak pernah berdiri sendiri; ia merupakan interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia.”
Dengan demikian, analisis bencana ini harus dilakukan melalui pendekatan sistemik lintas disiplin.
Faktor Atmosfer dan Kondisi Cuaca Ekstrem
Secara klimatologis, wilayah Sumatra bagian utara berada pada puncak musim hujan dengan pola dua puncak curah hujan tahunan. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan curah hujan mencapai 150–300 mm/hari, bahkan beberapa titik melebihi 300 mm—kategori hujan ekstrem dan setara dengan peristiwa banjir Jabodetabek Januari 2020.
Fenomena ini diperkuat oleh sistem atmosfer skala besar, termasuk:
- Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka, yang meningkatkan suplai uap air dan memperkuat awan konvektif.
- Cold surge dan vortex siklonik, yang mengangkut massa udara lembap dari Asia menuju wilayah Sumatra.
Dr. Muhammad Rais Abdillah (Institut Teknologi Bandung) menjelaskan bahwa sistem ini “memperkuat presipitasi dan memperluas tekanan hujan secara spasial sehingga banjir menjadi tak terhindarkan.”
Kerusakan Ekosistem dan Perubahan Penggunaan Lahan
Faktor antropogenik menjadi elemen yang memperbesar dampak bencana. Kerusakan di daerah hulu sungai, deforestasi, fragmentasi habitat, pembangunan PLTA, perkebunan sawit, serta permukiman di wilayah rawan mempercepat limpasan permukaan (surface runoff) dan meningkatkan risiko longsor.
Dr. Hatma Suryatmojo (Universitas Gadjah Mada) menyatakan bahwa hilangnya fungsi hutan sebagai hydrological buffer menyebabkan perubahan drastis dalam siklus air:
- Intersepsi hujan turun dari 15–35% menjadi hampir nol.
- Laju infiltrasi menurun dari ±55% menjadi di bawah 20%.
- Limpasan permukaan meningkat dari 10–20% menjadi lebih dari 60%.
Fragilitas ekologis ini diperburuk dengan sedimentasi sungai, penyempitan alur sungai, dan pendangkalan badan air. Ekosistem kritis seperti Batang Toru, Leuser, dan Bukit Barisan disebut sebagai “benteng terakhir” yang kini terancam oleh industri ekstraktif dan pembukaan lahan.
Tata Ruang dan Manajemen Risiko yang Lemah
Persoalan tata ruang turut memperbesar risiko bencana. Dr. Heri Andreas (ITB) menyoroti bahwa penataan ruang di wilayah terdampak tidak mengacu pada peta bahaya dan risiko. Banyak permukiman berdiri di sempadan sungai, lereng curam, dan jalur rembesan air.
Pemerintah dinilai gagal menerapkan prinsip:
build no houses where rivers need space — kota harus menyesuaikan alam, bukan sebaliknya.
Kerangka Kebijakan dan Status Penanganan Bencana
Menurut Prof. Kuswaji Dwi Priyono (UMS), pemerintah belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional meskipun dampaknya melintasi batas tiga provinsi. Penetapan status bukan ditentukan oleh jumlah korban, tetapi kapasitas daerah dalam penanganan bencana.
Ia mengingatkan: “Pertanyaannya bukan apakah peristiwa ini layak disebut bencana nasional, tetapi apakah penanganan yang ada sudah sebanding dengan skala kehilangan masyarakat.”
Dampak Sosial-Ekologis dan Ekonomi dari Bencana
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra tidak hanya merusak wilayah secara fisik, tetapi juga mengguncang tatanan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Ribuan rumah tersapu banjir, dan sebagian lainnya terkubur oleh longsor yang terjadi secara tiba-tiba. Banyak keluarga kehilangan anggota, tempat tinggal, dan ruang hidup yang selama ini menjadi identitas komunal mereka. Dalam banyak kasus, masyarakat yang sebelumnya tinggal berdekatan kini terpisah, tidak hanya karena relokasi, tetapi karena akses yang putus akibat jalan yang terbelah, jembatan terseret arus, dan wilayah yang lumpuh secara infrastruktur.
Di sisi ekonomi, kerugian meningkat secara eksponensial. Lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di pedesaan rusak parah. Pada beberapa daerah, deposit lumpur dan sedimen menimbun sawah, kebun, dan permukiman, sehingga wilayah tersebut tidak lagi dapat segera diolah. Kerugian produktivitas ini berpotensi mempengaruhi rantai pasok pangan regional bahkan nasional, terutama sektor perkebunan yang menjadi komoditas ekspor Sumatra.
Ekosistem sungai dan hulu DAS mengalami perubahan drastis. Material longsor yang terbawa aliran permukaan mempercepat pendangkalan sungai, mempersempit aliran air, dan menciptakan potensi banjir susulan yang lebih luas. Flora dan fauna di zona hulu mengalami tekanan yang berat. Beberapa spesies kunci, seperti orangutan Tapanuli dan harimau Sumatra, tidak hanya kehilangan habitat, tetapi juga koridor ekologis yang menjadi jalur migrasi dan reproduksi alami mereka.
Dampak kesehatan masyarakat juga tidak terhindarkan. Dalam masa pascabencana, munculnya penyakit berbasis air, seperti diare, gatal-gatal, leptospirosis, dan infeksi saluran napas meningkat tajam akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi yang layak. Situasi ini memperparah kondisi psikologis penyintas yang sebelumnya sudah mengalami trauma mendalam akibat kehilangan dan ketidakpastian masa depan.
Dengan demikian, bencana ini bukan hanya kejadian alam yang temporer, melainkan peristiwa yang meninggalkan luka multidimensi: fisik, sosial, psikologis, ekologis, dan ekonomi yang dampaknya dapat berlangsung bertahun-tahun.
Rekomendasi Strategis Mitigasi dan Rehabilitasi Berbasis Ekosistem
Untuk menghadapi skala krisis yang begitu besar, para ahli menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada langkah kedaruratan. Rehabilitasi jangka panjang harus dirancang secara menyeluruh, melibatkan pendekatan struktural, ekologis, dan tata kelola masyarakat.
Secara fisik, wilayah terdampak perlu dipulihkan melalui penguatan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim ekstrem. Sungai dan dataran banjir harus dikembalikan kepada fungsi ekologisnya, bukan semata-mata diarahkan untuk dikendalikan. Model pembangunan ke depan perlu menghindari pengulangan kesalahan yang sama: permukiman tidak boleh lagi dibangun di bantaran sungai, lereng curam, maupun wilayah dengan risiko tinggi yang sebelumnya diabaikan. Relokasi permanen menjadi langkah yang sulit namun perlu, terutama untuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona tidak layak huni.
Upaya rehabilitasi lingkungan harus berjalan paralel dengan pemulihan sosial. Penghentian deforestasi baru, peninjauan ulang izin konsesi, serta perlindungan total kawasan hutan primer seperti Leuser dan Batang Toru merupakan bagian dari strategi yang tidak bisa ditawar. Tanpa upaya restorasi dan perlindungan ekosistem hulu DAS, bencana serupa akan berulang dengan skala yang mungkin lebih besar.
Mitigasi yang efektif juga memerlukan tata kelola risiko yang melibatkan masyarakat. Sistem peringatan dini yang terhubung langsung dengan komunitas, pendidikan kebencanaan yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, serta mekanisme pelaporan berbasis teknologi menjadi elemen penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Akhirnya, para ahli menyepakati bahwa pembangunan di masa depan harus mengubah paradigma dari mengejar pertumbuhan ke arah keberlanjutan. Relasi antara manusia dan lanskap tidak bisa lagi berbasis eksploitasi, tetapi berbasis harmoni, pengetahuan, dan penghormatan terhadap batas-batas ekologis. Bencana di Sumatra menjadi pengingat bahwa alam memiliki memori dan respons; jika manusia melampaui batas daya dukungnya, konsekuensinya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga tragedi kemanusiaan. [*]
